Policy Brief Tata Kelola Kehutanan (Update)

Memperkuat Transparansi:

Membangun Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan Di Indonesia

Pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir usaha hutan alam menurun, sampai dengan tahun 2013, hanya tinggal 22,8 juta hektar kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan oleh 272 perusahaan HPH. Sementara dari 272 perusahaan yang memiliki izin definitif di tahun 2013 tersebut, tidak sampai 50% atau hanya 115 IUPHHK-HA yang masih aktif beroperasi. Banyaknya perusahaan IUPHHK-HA yang gulung tikar ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya biaya produksi tinggi akibat besarnya pungutan (resmi dan tidak resmi) dalam proses pengelolaan dan engangkutan produk-produk kayu. Continue reading…

Share

Portrait of Forestry Governance Implementation

Case Studies: Central Kalimantan and West Nusa Tenggara

The good forests governance seems to be the unfinished issue in Indonesia. Forestry Law no.41 of 1999 is expected to give spaces for openness and inclusivity in the forestry governance, in fact still so far from the expectation in its implementation. Several regulations on forestry information, public involvement in forestry planning and forests area establishment haven’t really answer the needs of Indonesia peoples. Horizontal conflict between the communities who live in the forests with communities who live around the forests remains high.

Continue reading…

Share

Potret Perjalanan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di NTB

Studi Kasus KPH Rinjani Barat/Dinas Kehutanan

Potret_Perjalanan_Pengelolaan_Sumberdaya_Hutan_Di_NTBKehadiran pengelolaan langkah strategis KPH di Rinjani tingkat untuk tapak, Barat mengoptimalkan sebagai merupakan satusalah fungsi unit satu sumberdaya hutan, dimana sistem pengelolaan yang dikembangkan menempatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan, dan berusaha meminimalisir konflik dalam pengelolaan SDH seperti yang marak terjadi belakangan ini. Continue reading…

Share