2017, Restorasi Gambut Ditargetkan Capai 400 Ribu Hektare

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan restorasi lahan gambut mencapai 400 ribu hektare pada tahun depan. Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi Wardana mengatakan kebutuhan biaya restorasi tersebut Rp 1,44 triliun. Namun anggaran yang tersedia hanya Rp 912 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Budi menggalang dana pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat internasional yang berasal dari Uni Eropa, Norwegia, Inggris, Jepang dan Korea. “Kita mencari development patner dalam restorasi,” kata dia di diskusi tempo.co di kawasan Kuningan, Rabu, 30 November 2016.

Tahun depan BRG menargetkan pemetaan dan inventarisasi lahan seluas 820 ribu hektare di 80 kawasan hidrologis gambut (KHG), penanganan 104 desa gambut dan menetapkan 80 zona KHG. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 9 KHG.

Untuk tahun ini, BRG mulai melakukan restorasi lahan gambut dengan target 600 ribu hektare serta melakukan pemetaan, inventarisasi 606 ribu hektare di empat KHG dan penanganan 104 desa gambut.

Dari sasaran 600 ribu hektare itu, Budi mengatakan 20 persen berupa proyek fisik yang ditangani BRG, seperti rewetting, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Sisanya berupa proyek kerja sama dengan kementerian dan lembaga seperti pembangunan 400 sumur bor dan 30 sekat alternatif.

Penanganan 104 desa ini akan berdampak restorasi gambut seluas 800 ribu hektare dan berlangsung selama lima tahun. “Target kita (sampai 2020) seribu desa di tujuh provinsi,” kata dia. Tujuh lokasi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Lembaga ini menetapkan prioritas perencanaan dan pelaksanaan mulai dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Sumatera Utara Abdul Rauf mengatakan yang terpenting dari restorasi adalah pengelolaan air. “Bagaimana kita mengatur kelembagaan petani, karena tidak bisa individu mengelola sendiri, harus hamparan,” kata dia. Menurut dia, produktivitas gambut akan terjaga jika mampu mempertahankan permukaan air di 60 hingga 70 centimeter.

Target restorasi tersebut bagian dari rencana restorasi gambut selama lima tahun sebanyak dua juta hektar sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga ini dibentuk Presiden Joko Widodo tanggal 6 Januari 2016 lalu untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Kepala Restorasi Gambut Indonesia Nazir Foead, pemerintah bisa memperoleh dana segar senilai Rp 500 triliun setiap tahun dari penjualan karbon gambut. Syaratnya, mampu menjaga lahan gambut dari kerusakan, dan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan gambut tidur menjadi area produktif pertanian.

Dia mengatakan, Rp 500 triliun tersebut setara dengan 1 giga ton karbon. Ini bisa didapat jika Indonesia mampu melindungi 6,2 juta lahan gambut yang masih utuh atau tidak terbakar dari total luas 14,9 juta lahan gambut di tujuh provinsi. “Perhatian kami tahun ini di empat kabupaten di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Riau. Tahun depan baru mulai di Kalimantan Barat,” kata Nazir.

ALI HIDAYAT

Sumber:
https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/11/30/090824463/2017-restorasi-gambut-ditargetkan-capai-400-ribu-hektare

Share

PERPRES BARU: Pemerintah Bentuk Badan Restorasi Gambut

Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah akhirnya secara resmi membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai otoritas yang berfungsi melakukan pemulihan dan tata kelola lahan gambut Indonesia yang rusak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan BRG dibentuk berdasarkan Perpres No. 1/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2016. Beleid itu akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan restorasi 2 juta hektare lahan gambut yang terbakar dalam lima tahun mendatang.

“Dengan Perpres itu, Presiden mengarahkan agar tidak boleh lagi ada gambut yang terbakar. Yang lebih penting lagi kita harus berorientasi pada pencegahan kebakaran,” katanya usai melantik 13 pejabat eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, hari ini, Rabu (13/1/2015).

Siti mengatakan Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki badan khusus untuk memulihkan fungsi lahan gambut seluas 2 juta ha. Dengan luasnya lahan yang harus diperbaiki, menurut dia, dunia internasional harus terlibat membantu pendanaan.

Politikus Partai Nasional Demokrat ini berujar sebagian biaya restorasi akan diambil dari hibah internasional, khususnya dari komitmen dana emisi karbon Norwegia untuk Indonesia. Adapun, dana operasional harian lembaga akan diambil dari anggaran KLHK.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 15 juta–20 juta hektare (ha) lahan gambut di Tanah Air. Himpunan Gambut Indonesia (HGI) mencatat ada 6 juta ha lahan gambut yang cocok dijadikan lahan perkebunan dan hutan tanaman.

Sumber:
http://industri.bisnis.com/read/20160113/99/509256/perpres-baru-pemerintah-bentuk-badan-restorasi-gambut

Share

Restorasi Gambut Jangan Timbulkan Masalah Baru

Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah harus mengakomodasi kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan kebijakan restorasi lahan gambut agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemiskinan serta persoalan sosial lainnya.

Pengamat Kehutanan dan Lingkungan Ricky Avenzora mengatakan pemerintah harus mempunyai ketegasan agar kekeliruan masa lalu tidak terulang. Kebijakan restorasi gambut harus mempunyai keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan agar tidak mematikan industri yang sudah ada.

“Saat ini, ini ada sekitar 40-60 juta jiwa yang hidup tergantung pada industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit yang memanfaatkan gambut sebagai lahan produksi,” katanya Selasa (22/12).

Dia mengatakan keputusan terkait kasus kebakaran hutan belum lama ini dinilai ada yang tidak fair. Sebab, lanjutnya, semua kesalahan hanya ditimpakan kepada korporasi sebagai pesakitan. Padahal pemerintah punya kontribusi dalam persoalan ini. Adanya UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperbolehkan masyarakat membakar dengan luasan lahan 2 ha. Selain itu pemerintah gagal dalam mengawasi kawasan konservasi sejak tahun 1980-an yang kini banyak dirambah.

Padahal,dalam kasus kebakaran hutan, data Forrest Global Watch menunjukkan 56% kebakaran terjadi diluar kawasan hutan.

“Tapi sayangnya, pemerintah membiarkan hampir 1 tahun isu berjalan menghantam industri unggulan seperti kelapa sawit Indonesia seolah-olah mereka pelakunya,” ujarnya.

Ricky yang juga Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPBmenyayangkan sikap pemerintah lebih terbawa arus suara-suara sumbang LSM yang menginginkan agar industri untuk menyetop kegiatannya.

“Hal ini mengakibatkan pengusaha berpikir adanya konspirasi untuk mematikan industri unggulan karena faktor persaingan dengan negara lain. Jika dibiarkan, kesalahan seperti industri plywood yang berjaya tahun 1990-an, namun kolaps hanya dalam waktu 5 tahun bakal berulang.”

Ricky mengingatkan, LSM di Indonesia melakukan kampanye positif dan bisa membangun lingkungan dan industri kearah yang lebih baik. Jangan sebaliknya mencoreng Indonesia di dunia internasional seolah industri Indonesia identik sebagai perusak.

“Persoalan kebakaran yang berlarut bukan hanya menjadi tanggung jawab korporasi. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan LSM mempunyai kontribusi dalam persoalan ini,” kata Ricky.

Menurut Ricky, semua pihak perlu mempunyai motif yang lebih baik untuk mencari titik keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, Lulie Melling, Director Tropical Peat Research Laboratory Unit Malaysia mengatakan, gambut bisa dimanfaatkan dengan teknologi tata kelola air yang baik dan tehnik pemadatan.

Dalam pengelolan gambut, ketinggian air sebaiknya pada 60-70 sentimeter untuk mengurangi berbagai dampak buruk serta mempertahankan kelembaban.

Tata kelola gambut juga harus mengakomodasi drainase, destumping, stacking, dan tata kelola air dengan mengatur ketinggian air pada 60-70 sentimeter. “Proses pemadatan dan tata kelola air untuk meingkatkan density soil bulk,” kata Lulie.

Menurut Lulie, pengelolan gambut di Indonesia perlu didukung penelitian ilmiah agar tidak terjadi fitnah. “Kesadaran mengenai pentingnya teknologi pengelolaan lahan gambut, seharusnya dikomunikasikan akademisi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengambil keputusan industri dan pekerja untuk mendapat pemahaman yang lengkap,” kata Lulie.

Sumber:
http://industri.bisnis.com/read/20151223/99/504633/restorasi-gambut-jangan-timbulkan-masalah-baru-

Share