Partisipasi Publik Tidak Berarti Tanpa Jaminan Keterbukaan Informasi Publik

Siapa yang tidak mengenal Pulau Lombok? Pulau yang menyajikan beragam bentang alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Letaknya yang diapit daerah tujuan wisata Bali – Pulau Komodo – Tana Toraja, serta terletak pada jalur perhubungan laut internasional (Selat Lombok) membuatnya menguntungkan secara geografis.

Pulau ini memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, salah satunya adalah sumberdaya hutannya yang memilii karakterisktik yang sangat khas . Bicara kawasan hutan di Pulau Lombok, tidak dapat terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani yang memiliki luas 125 ribu hektare. Dimana hampir setengahnya yaitu 60 ribu hektare, berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur.

Luas hutan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 65 ribu hektare atau 31 persen dari total luas daratannya. Dari 20 kecamatan yang ada, setengah wilayahnya berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Sepuluh kecamatan tersebut yaitu Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur, Montong Gading dan Jerowaru.

Pada tahun 2014, Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) mencatat, tingkat kemiskinan masyarakat di sepuluh kecamatan tersebut masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 47 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan potensi sumber daya hutan yang dimilikinya, yang seharusnya dapat berkontribusi secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena kondisi di atas, maka strategi pengentasan kemiskinan harus beriringan dengan menata sistem pengelolaan hutan dengan baik (good forest governance). Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi publik yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang baik. Namun partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Share