ALIH FUNGSI LAHAN: Ada Indikasi Keterlibatan Orang Kuat

logokompascomBanda Aceh, Kompas – Ada indikasi campur tangan orang kuat lokal dalam pemberian izin pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 1.605 hektar di hutan lindung gambut Rawa Tripa, Desa Pulo Kruet, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk PT Kalista Alam.

Hal itu dikatakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Reduced Emission from Deforestation and Degradation (REDD) Aceh Fadmi Ridwan, Kamis (15/12), di Banda Aceh. Hal itu menanggapi gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan Aceh terhadap kebijakan pemberian izin pembukaan perkebunan untuk PT Kalista Alam.

Continue reading…

Share

Degradasi Hutan

logokompascomKebutuhan terhadap logam, bahan bakar, dan perkebunan menjadi penyebab mengapa hutan-hutan konservasi ataupun hutan lindung terus-menerus terdegradasi.

Ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dibongkar. Buntutnya, manusia menuai bumerang yang dilemparnya, mulai bencana tanah longsor, banjir, hingga kekeringan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Sejatinya, hutan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, atau suaka margasatwa, didesain untuk melindungi kekayaan hayati bumi. Tak kalah penting, hutan terlindungi itu berfungsi sebagai daerah serapan air dan penyeimbang segala aktivitas manusia yang cenderung merusak lingkungan.

Continue reading…

Share

Inkonsistensi Inpres No.10 Tahun 2011 Terhadap Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

inkonsistensi-inpres-no-10-tahun-2011-terhadap-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-indonesiaMoratorium yang ditunggu-tunggu akhirnya mendapatkan juga dasar hukumnya melalui terbitnya Inpres No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Terbitnya instruksi tersebut tidak lepas dari perdebatan dan pergulatan panjang melalui berbagai lokakarya dan diskusi yang digelar sebelum penerbitan instruksi tersebut. Menandakan banyak pihak yang menaruh perhatian dan tidak sedikit pihak-pihak yang berharap melemahkan substansi dari inpres tersebut. Upaya tersebut berhasil, terbukti dengan penerbitan Inpres yang mundur 4 bulan dari waktu yang seharusnya. Menunjukan sekali lagi bahwa “niat” Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan melalui penundaan izin, belum bisa dikatakan niat tulus.

Continue reading…

Share