Kementerian LHK Buka Dokumen Rencana Kerja Kehutanan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya membuka dokumen rencana kerja para pelaku industri kehutanan sebagai bentuk transparansi informasi publik.

hutan_bisnis_15Feb2016

Dokumen terbaru yang dibuka itu adalah rencana kerja tahunan hutan tanaman (RKT-HT), rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) industri pengolahan kayu di atas 6.000 meter kubik per tahun. Selanjutnya rencana kerja usaha hutan alam (RKU-HA), RKU-HT, dan izin pemanfaatan kayu (IPK).

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan KLHK membuka dokumen rencana kerja kehutanan yang diminta Forest Watch Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Sakti Hadengganan Harahap mengatakan pemerintah tidak berniat menutup informasi kepada publik. Namun, KLHK juga harus mengakomodasi permintaan pengusaha karena dokumen rencana kerja terkait dengan informasi bisnis perusahaan.

“Kami tidak bolah abaikan suara dari manapun, termasuk pengusaha,” katanya dalam acara temu media di Jakarta, hari ini, Senin (15/2/2016).

Beberapa waktu lalu, KLHK juga telah membuka dokumen izin pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman, seluruh izin industri pengolahan kayu hulu di atas 6.000 meter kubik per tahun, serta seluruh izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sebelumnya, bersamaan dengan proses persidangan di KIP maupun PTUN Jakarta, telah diserahkan dokumen izin usaha pada hutan alam dan hutan tanaman, surat keputusan mengenai hutan alam dan hutan tanaman, RPBBI di atas 6.000 meter kubik per tahun, izin usaha pengolahan kayu di atas 6.000 meter kubik per tahun, IPK, dan IPKH.

Namun, KIP dan PTUN tetap menganggap RKU-HA yang memuat informasi sistem silvikultur, penggunaan dan penjualan, serta analisis informasi bersifat tertutup. Selain itu, RKU-HT mengenai silvikultur, aspek prasyarat, kelestarian fungsi produksi juga tidak masuk kategori informasi terbuka. KIP juga tidak mengkategorikan biaya pembangunan hutan tanaman pada HTI bersifat terbuka.

Di lokasi yang sama, Wakil Direktur FWI Soelton G. Anggara mengapresiasi langkah KLHK yang bersedia membuka dokumen-dokumen rencana kehutanan. Dia menyebut permintaan itu telah dilayangkan sejak tiga tahun lalu.

“Data-data ini menjadi penting agar semua pihak lebih peduli terhadap pengelolaan hutan Indonesia,” ujarnya.

Soeltan meyakini transparansi akan semakin memperkecil peluang deforestasi yang masih masif di Indonesia. Melalui RKU dan RKT, pihak luar perusahaan dapat memantau rantai pasok kayu dari tingkat tapak hingga hilir.

Di sisi lain, dokumen tersebut dapat menjadi informasi untuk mengidentifikasi konflik-konflik lahan di tingkat tapak.

Oleh: Samdysara Saragih Senin, 15/02/2016 19:29 WIB
Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20160215/99/519368/kementerian-lhk-buka-dokumen-rencana-kerja-kehutanan


Keterbukaan Informasi Publik Atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan Dan Lahan

Paradigma Baru Keterbukaan Informasi

Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Empat kali mengalami amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) membawa perubahan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu rumusan penting HAM adalah pengakuan hak warga negara untuk mengakses informasi.

Informasi merupakan dasar manusia dalam melakukan berbagai hal. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan terhadap suatu hal. Sebaliknya, dengan informasi yang memadai, manusia akan mampu memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan secara rasional. Maka dari itu, informasi sebagai kebutuhan dasar manusia haruslah dapat diperoleh dengan mudah oleh setiap orang.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) patut diapresiasi. Lahirnya Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Undang-Undang ini pun menandai babak baru dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bebas dari KKN . Suatu upaya yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional.

UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk (i) mencari; (ii) memperoleh; (iii) memiliki; (iv) menyimpan; (v) mengelola; dan (vi) menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran yang tersedia, baik elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut, setiap warga negara berhak mengetahui berbagai hal seperti rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.

Tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, UU KIP mengatur lebih detail hak akses terhadap informasi. Akses terhadap informasi dijabarkan dalam mekanisme permohonan informasi. Pada prinsipnya, informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana. Selain itu, ada batas waktu dalam mekanisme permohonan informasi yang juga diatur dalam UU KIP menjadi peluang bagi warga negara untuk memperoleh kepastian dalam proses pengajuan permohonan informasi.

Modalitas untuk menjalankan keterbukaan informasi sudah hampir dikatakan cukup. Mulai dari pembentukan Komisi Informasi, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga aturan teknis terkait KIP. Namun hingga 5 Tahun UU KIP efektif berlaku, belum juga menunjukkan performa yang dapat dibanggakan. Badan publik masih terlihat kesulitan dalam menerapkan keterbukaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah sengketa informasi yang harus diselesaikan oleh KI Pusat.

Gambar 1. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat Tahun 2011-2015

Gmb1_11Nov2015

Sumber: Komisi Informasi Pusat, update per 4 November 2015

Dalam lima tahun terakhir, sengketa informasi publik sudah terjadi di berbagai sektor. Data Komisi Informasi Pusat (2015) menunjukkan bahwa sengketa informasi paling banyak terjadi di sektor sumberdaya alam yaitu sebesar 29 persen, disusul sektor pendidikan 10 persen, dan sektor pelayanan publik 9 persen (Gambar 1). Hal ini menandakan bahwa badan publik di sektor sumberdaya alam jauh lebih tertutup dibandingkan badan publik sektor lainnya.

Hasil senada juga terdapat dari temuan masyarakat sipil yang menunjukkan tingginya angka ketertutupan informasi di sektor sumberdaya alam. Pada tahun 2014-2015, dari 975 permohonan informasi hanya 127 informasi yang diberikan. Padahal informasi yang dimohonkan tersebut meliputi dokumen perizinan, kebijakan, anggaran, dan AMDAL dijamin UU KIP sebagai dokumen publik.

Dari berbagai data yang terangkum menunjukkan keterbukaan informasi belum diimplementasikan dengan baik. Kondisi keterbukaan informasi atas investasi berbasis hutan dan lahan masih jauh dari yang dicita-citakan. Paradigma baru “Keterbukaan Informasi Publik” dalam tujuh tahun terakhir belum sepenuhnya mampu merubah “mindset” badan publik dari ketertutupan menjadi keterbukaan. Hal ini berarti perjuangan atas keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar negara demokrasi masih harus menempuh jalan yang terjal dan berliku.

 

Relasi Keterbukaan Informasi, Tata Kelola, Dan Deforestasi

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mensyaratkan adanya transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas. Meskipun terminologi tata kelola yang baik belum baku, namun sudah banyak yang coba membedah maknanya.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi transparansi sebagai salah satu prinsip kunci tata kelola yang baik. Hal senada disebutkan juga oleh The Canadian International Development Agency yang mendefinisikan tata kelola yang baik dicerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) salah satunya dijalankan dengan transparan. Sementara itu, The UN Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mengemukakan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan adalah satu dari delapan prinsip tata kelola yang baik. Di Indonesia sendiri, UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan asas keterbukaan merupakan salah satu asas umum pemerintahan negara yang baik.

Dari berbagai konsep tata kelola yang ada, transparansi menjadi salah satu indikator kunci dalam penilaian tata kelola yang baik. Maka dari itu, keterbukaan atas informasi penting sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola yang baik.

Berbagai kajian tata kelola di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi tata kelola hutan dan lahan berada dalam posisi yang buruk dan berimplikasi pada laju kerusakan hutan. Data UNDP (2015) menyebutkan indeks rata-rata nasional tata kelola hutan adalah 36 dari skala 1-100, jauh dibawah ideal. Data ini menunjukkan sebagian besar kerusakan hutan nasional salah satunya berhubungan dengan kurangnya transparansi dalam pengeluaran perizinan penggunaan hutan.

Gambar 2. Potret Tata Kelola Kehutanan Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Gmb2_11Nov2015

Hasil yang sama juga tidak jauh berbeda dengan indeks tata kelola hutan di daerah. Misalnya kajian yang dilakukan Governance of Forest Initiative (GFI) tahun 2013 tentang potret tata kelola hutan di kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu daerah percontohan REDD Nasional pada tahun 2011 dan berkomitmen dalam perbaikan tata kelola hutan, ternyata juga menunjukkan tingkat transparansi yang rendah (Gambar 2). Berdasarkan dua kajian tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa transparansi data dan informasi kehutanan di Indonesia masih rendah sehingga berimplikasi pada kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembenahan tata kelola hutan.

Gambar 3. Relasi Transparansi Dengan Deforestasi
Gmb3_11Nov2015Sumber: Kajian ICEL-FITRA (2013) & FWI (2014)

Pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah masih jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan hutan dan lahan hampir selalu tidak transparan, menutup akses dan ruang bagi publik untuk berpartisipasi, minim akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan sebuah kegiatan.

Analisa sederhana yang dilakukan FWI melihat adanya relasi kehilangan hutan (deforestasi) dengan indeks transparansi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Analisa ini secara sederhana ingin menjawab pertanyaan mendasar terkait apakah benar indeks transparansi yang rendah mencerminkan tingkat deforestasi yang tinggi di suatu wilayah.

Pada gambar 3, kajian yang dilakukan di sembilan Kabupaten menunjukkan Berau sebagai Kabupaten yang memiliki indeks transparansi terendah dibandingkan delapan Kabupaten lainnya (ICEL-FITRA, 2013). Kondisi ini diiringi dengan tingginya tingkat deforestasi Kabupaten Berau dibanding lainnya. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Berau kehilangan hutan sebesar 111 ribu hektare. Hal ini berkebalikan dengan Kabupaten Paser dan Sintang yang indeks transparansinya lebih tinggi, memiliki tingkat deforestasi yang relatif rendah.

 

Partisipasi Publik Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Perizinan

Keterbukaan informasi pada dasarnya adalah sebuah pintu masuk bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Transparansi menjadi sarana yang harus disediakan bagi publik agar dapat melakukan tugasnya menjaga pilar demokrasi. Demikian halnya dalam pengelolaan SDA, pengawasan publik yang lemah membuka peluang korupsi semakin terbuka lebar serta hilangnya pendapatan negara. Akses masyakarat terhadap penyelenggaraan kehutanan yang semakin tertutup juga berimplikasi terhadap konflik sosial yang hebat. Atas kondisi inilah keterbukaan informasi sebagai pintu masuk bagi proses check & balance sangat mendesak adanya.

Kerusakan hutan di Indonesia secara tidak langsung disebabkan oleh lemahnya tata kelola hutan. Sedangkan secara langsung, disebabkan oleh adanya aktivitas ekstraksi kayu oleh izin-izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan, Illegal logging, serta pembangunan infrastruktur.

Kerusakan hutan secara umum juga dapat dibedakan dalam kerusakan hutan yang terencana dan tidak terencana. Kerusakan hutan yang terencana merupakan kerusakan yang secara langsung diakibatkan oleh faktor-faktor kebijakan dalam penyelenggaraan kehutanan dan pembangunan melalui skema-skema kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan kerusakan hutan yang tidak terencana secara langsung diakibatkan oleh faktor-faktor diluar urusan penyelenggaraan kehutanan oleh negara misalnya ilegal logging.

Sebagaimana tingginya tingkat kerusakan hutan di Indonesia, maka sangat diperlukan peran publik dalam melakukan “check & balance”. Apakah kerusakan hutan yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataukah faktor yang ain. Maka dari itu, semua bentuk dokumen perizinan sektor hutan dan lahan terkait dengan ekstraksi kayu dan konversi hutan untuk penggunaan lainnya sudah seharusnya menjadi dokumen publik.

Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi pentingnya keterbukaan dokumen perizinan sector hutan dan lahan. Pertama tingginya tingkat kerusakan hutan, kedua maraknya konflik disektor hutan dan lahan, dan ketiga besarnya potensi korupsi dalam rantai perizinan yang berdampak terhadap hilangnya pendapatan negara.

 

Tingginya Tingkat Kerusakan Hutan

Hasil analisis FWI menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2009-2013 Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 4,50 juta hektare dengan laju deforestasi 1,13 juta hektare per tahun. Sementara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan) di dalam dokumen Rencana Kerjanya tahun 2014 menyatakan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 450 ribu hektare dibandingkan pada periode 1998-2002 yang mencapai sekitar 3,5 juta hektare. Terakhir melalui sebuah siaran pers dalam kurun waktu 2011-2012, Indonesia mengalami deforestasi sebesar 613 ribu hektare. Meskipun terdapat perbedaan angka, namun yang harus dipahami Indonesia masih mengalami deforestasi yang tinggi.

Gambar 4. Deforestasi Indonesia Periode 1990-2012
Gmb4_11Nov2015Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014

Deforestasi tidak hanya terjadi di Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Areal Pengunaan Lain (APL). Deforestasi juga terjadi di dalam Kawasan Hutan Negara seperti Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung maupun Kawasan Konservasi. Luas deforestasi yang disumbang oleh ketiga kawasan hutan tersebut mencapai angka 1,4 juta hektare dari total luas deforestasi (4,50 juta hektare) selama kurun waktu 2009-2013. Angka ini setara dengan 31 persen dari total kehilangan hutan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Perubahan dan Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2009-2013
Tbl1_11Nov2015Disisi lain, kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang buruk telah memberikan kontribusi signifikan atas terjadinya kerusakan hutan. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa hampir setiap tahun selalu ada beberapa perusahaan IUPHHK-HA yang berhenti beroperasi, sehingga menciptakan situasi ketidakjelasan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. FWI menemukan terdapat sekitar 39 juta hektare hutan produksi yang tidak ada pengelolanya, atau secara de facto lahan-lahan tersebut menjadi open access. Ditambah dengan data sebagian dari hutan produksi yang belum dibebani izin diperkirakan mencapai angka 8 juta hektare tidak pernah terawasi secukupnya.

Tabel 2. Deforestasi di Dalam Wilayah Konsesi Tahun 2013
Tbl2_11Nov2015Kenyataannya, tingginya tingkat deforestasi yang terjadi dalam kawasan hutan negara merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah melalui pemberian izin-izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA), hutan tanaman (IUPHHK-HT), pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dalam praktiknya telah memberikan peluang terjadinya konversi hutan alam secara masif dan sistematis. Walaupun kemudian ini dianggap sebagai bagian dari deforestasi yang terencana (legal), Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang cukup atas setiap kebijakan yang diambil. Karena imbas dari kerusakan hutan yang terjadi, masyarakat jualah yang menanggung.

 

Maraknya Konflik SDA di Sektor Kehutanan

Seluruh kawasan hutan indonesia tidak lepas dari potensi konflik. Diperkirakan seluas 17,6 – 24,4 juta hektare dalam kawasan hutan terjadi konflik tumpang tindih antara klaim hutan negara, klaim masyarakat adat/masyarakat lokal dan perizinan. Proses tata batas yang belum sepenuhnya diselesaikan dengan baik menjadikan tingginya potensi konflik tumpang tindih tersebut. Ditambah lagi dengan dampak dari pemberian izin-izin investasi berbasis hutan dan lahan oleh Pemerintah dan operasionalisasinya di lapangan, yang selama ini ternyata banyak menyebabkan terjadinya konflik lahan. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa konflik yang terjadi paling banyak melibatkan pihak perusahaan kehutanan, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dll sebanyak 58,03 persen selama periode 1990-2010.

Gambar 5. Jumlah Kasus Para Pihak yang Terlibat Dalam Konflik, Kurun Waktu 1990-2010
Gmb5_11Nov2015Sumber: Kompilasi FWI, AMAN, dan Telapak, 2011

Pemanfaatan hutan produksi melalui penetapan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 1990-an mencapai sekitar 60 juta hektare. Dengan kebijakan penunjukkan hutan Negara yang dianggap memenuhi asas legalitas, Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan telah secara sepihak mengambil wilayah-wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kemudian memberikan izin-izin kepada perusahaan-perusahaan skala besar atas wilayah-wilayah tersebut. Pola ini terjadi secara sistematik dan “legal” melalui berbagai kebijakan serta menimbulkan konflik dan korban manusia.

Menurut catatan Komnas HAM, konflik-konflik yang melibatkan MHA di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Potensi konflik kehutanan akan terus meningkat, terutama dengan memperhatikan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) yang menyebutkan terdapat 573 kasus, dengan rincian 102 kasus berada di hutan konservasi, 319 kasus di areal izin, dan 152 kasus di areal non izin.

Gambar 6. Konflik Kehutanan Tahun 2015
Gmb6_11Nov2015Sumber: Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen BUK dan Ditjen PHKA (2015)

 

Korupsi di Sektor Kehutanan

Pengelolaan hutan dan lahan juga erat kaitannya dengan kepentingan politik dan korupsi. Di sektor kehutanan, potensi korupsi sudah dimulai dari rantai perizinan dan regulasi, rantai pasokan kayu, rantai penerimaan, hingga rantai pelaporan atau sertifikasi (gambar 1). Hal ini dipertegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kajian corruption impact assessment (CIA) yang menyebutkan bahwa peraturan perizinan kehutanan rentan menimbulkan suap dan korupsi.

Gambar 7. Potensi Korupsi Pada Bisnis Kehutanan
Gmb7_11Nov2015Beberapa modus praktik korupsi dan suap yang dikenali, sering ditemukan berkaitan dengan rantai dan neraca bahan baku, misalnya ketidaksesuaian antara laporan konsumsi kayu dan pasokan kayu, baik itu terkait jumlah, jenis ataupun sumber tegakan kayunya. Untuk memastikan modus-modus ini tidak terjadi, publik harus mengujinya di lapangan agar memperoleh hasil yang bertanggung gugat.

Kementerian dan lembaga beserta dinas terkait bertanggungjawab untuk menyediakan informasi sumberdaya alam yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Penyediaan informasi merupakan wujud penting dari akuntabilitas publik sebab lembaga-lembaga inilah yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya hutan di Indonesia.

Statistik resmi mengenai produksi kayu dan konversi hutan tidak mencatat seluruh kayu yang sebenarnya ditebang. Menurut statistik resmi, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia selama tahun 2003–2014 secara keseluruhan mencapai 143,7 juta m3. Sementara hasil kajian KPK (2015) menunjukkan bahwa total produksi kayu yang sebenarnya selama tahun 2003–2014 mencapai 630,1 sampai 772,8 juta m3. Angka tersebut mengindikasikan bahwa statistik dari KLHK hanya mencatat 19–23% dari total produksi kayu selama periode tersebut. Dampaknya, nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 598,0–799,3 trilyun, atau Rp. 49,8–66,6 trilyun per tahun. Beranjak dari kondisi tersebut, sudah sewajarnya publik menuntut keterbukaan informasi atas dokumen perizinan investasi berbasis hutan dan lahan.

Keterbukaan informasi akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga memberi pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan. Terutama bagi masyarakat adat dan lingkar hutan yang memerlukan informasi mengenai pembangunan kehutanan di wilayah hidup mereka. Penerbitan sebuah izin pemanfaatan hutan, langsung maupun tidak, akan memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kesesuaian, rencana kerja, potensi dampak, potensi keuntungan, dan hal lain yang mungkin timbul akibat sebuah kegiatan pengelolaan hutan dan lahan perlu diketahui. Hanya dengan informasi yang komprehensif, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sadar dampak secara bebas dan tanpa tekanan. Pada titik inilah ketersediaan data dan informasi kehutanan menjadi awal untuk dapat menjamin keberlanjutan hutan Indonesia.

 

Partisipasi Masyarakat Melalui Uji Akses Informasi

Informasi merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintahan. Informasi terkait sumberdaya alam penting untuk dibuka dan harus dapat diakses dengan mudah oleh publik. Karena Indonesia memiliki beragam potensi sumberdaya alam yang rentan akan eksploitasi. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dikelola secara lestari dan berkelanjutan agar dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Pada beberapa tahun terakhir ini, sudah ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang konsern mengadvokasi keterbukaan informasi di sektor hutan dan lahan. Kelompok masyarakat sipil tersebut tersebar di Nasional, Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Advokasi yang dilakukan masyarakat sipil dimulai dengan memanfaatkan UU KIP melalui uji akses informasi.

Dalam rentang waktu Januari 2013 hingga Oktober 2015, tercatat sebanyak 23 permohonan informasi baik dilakukan oleh individu maupun lembaga (Tabel 3). Keseluruhan permohonan yang diajukan berkaitan dengan dokumen perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sebanyak 21 jenis informasi. Informasi tersebut diantaranya, izin pemanfaatan, izin lingkungan, dokumen rencana kerja, anggaran, laporan hasil pengawasan terkait perizinan, dan lain-lain.

Proses permohonan yang panjang dan berbelit, jelas jauh dari semangat UU KIP. Karena pada prinsipnya, informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana. Namun, dari 23 uji akses yang dilakukan lima diantaranya sampai ditahap permohonan dengan catatan hanya tiga permohonan yang datanya diberikan. Sedangkan 18 permohonan lainnya berlanjut ke tahap keberatan dan sengketa.

Badan publik dalam melayani permohonan informasi seringkali memberikan tanggapan diakhir tenggang waktu. Meskipun dalam mekanisme permohonan diatur soal jangka waktu, namun logikanya bila informasi yang dimohonkan adalah informasi terbuka seharusnya tidak perlu lama dalam memberikan tanggapan. Belum lagi badan publik yang acapkali menolak informasi dengan alasan pengecualian. Padahal dalam memberikan alasan pengecualian, badan publik harus melakukan uji konsekuensi pengecualian informasi terlebih dahulu.

Dari beberapa kasus sengketa informasi yang dialami masyarakat sipil, butuh lebih dari delapan bulan sampai keluar putusan sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Bahkan akan memakan waktu lebih panjang lagi bila sengketa informasi berlanjut ke Pengadilan maupun ke Mahkamah Agung. Tentunya hal ini juga berdampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan selama proses sidang penyelesaian sengketa.

Tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh publik dalam memohonkan informasi adalah kurangnya pemahaman badan publik terhadap UU KIP. Tidak sedikit publik menemukan birokrat yang mempertanyakan tujuan masyarakat dalam meminta informasi. Kecurigaan atas persengkongkolan jahat, pencurian hak atas kekayaan intelektual hingga isu keamanan negara kerap digunakan sebagai argumen untuk tidak membuka suatu informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa badan publik di sektor sumberdaya alam masih tertutup.

Di sisi lain, badan publik belum memiliki sistem informasi yang baik dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Kelembagaan yang dibentuk dalam melayani permohonan informasi, cenderung berperan sebagai mediator yang menghubungkan antara pemohon dengan pemegang informasi di internal badan publik.

 

Rekomendasi:
  1. Dokumen perizinan di sektor hutan dan lahan harus terbuka agar ada public control dalam pengelolaan hutan dan lahan sehingga kerusakan hutan, konflik, potensi korupsi, dan kehilangan pendapatan negara dapat diminimalisir;
  2. Perlu peningkatan pemahaman UU KIP dalam badan publik, sehingga paradigma baru terkait keterbukaan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik;
  3. Perbaikan sistem pelayanan informasi publik sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana.

 

Tabel 3. Partisipasi publik dalam uji akses dokumen perizinan

…terdapat dalam file unduhan
 
 
 
– Unduh dokumen ini : PDF 6,5 Mb
– Download ENGLISH version of this Document : PDF 4,2 Mb


Partisipasi Publik Tidak Berarti Tanpa Jaminan Keterbukaan Informasi Publik

Siapa yang tidak mengenal Pulau Lombok? Pulau yang menyajikan beragam bentang alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Letaknya yang diapit daerah tujuan wisata Bali – Pulau Komodo – Tana Toraja, serta terletak pada jalur perhubungan laut internasional (Selat Lombok) membuatnya menguntungkan secara geografis.

Pulau ini memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, salah satunya adalah sumberdaya hutannya yang memilii karakterisktik yang sangat khas . Bicara kawasan hutan di Pulau Lombok, tidak dapat terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani yang memiliki luas 125 ribu hektare. Dimana hampir setengahnya yaitu 60 ribu hektare, berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur.

Luas hutan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 65 ribu hektare atau 31 persen dari total luas daratannya. Dari 20 kecamatan yang ada, setengah wilayahnya berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Sepuluh kecamatan tersebut yaitu Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur, Montong Gading dan Jerowaru.

Pada tahun 2014, Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) mencatat, tingkat kemiskinan masyarakat di sepuluh kecamatan tersebut masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 47 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan potensi sumber daya hutan yang dimilikinya, yang seharusnya dapat berkontribusi secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena kondisi di atas, maka strategi pengentasan kemiskinan harus beriringan dengan menata sistem pengelolaan hutan dengan baik (good forest governance). Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi publik yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang baik. Namun partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.


Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

new-green-2Setelah berjalan sekitar tiga tahun, kajian tentang tata kelola hutan (forest governance) oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) Indonesia telah mendekati tahap akhir. Instrumen penilaian berupa dokumen Kriteria dan Indikator versi 2.0 telah digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tata kekola hutan di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi penilaian melalui tindakan-tindakan aksi untuk perbaikan tata kelola di sektor kehutanan di Indonesia (from research to action). Continue reading…