Bencana Alam Mengancam, Puluhan Ribu Ha Lahan di Kendal Kritis

media_indonesiaKENDAL–MICOM: Sebanyak 28.486 hektare lahan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kritis dan memerlukan penanganan untuk menghindari bencana alam longsor dan banjir.

Keterangan dihimpun Media Indonesia di Kendal, Jumat (2/12), menyebutkan lahan kritis di Kabupaten Kendal mencapai 28.486,13 hektar, yakni sebanyak 6.820 hektare sangat kritis dan 21.648,5 hektare mengalami kritis.Lahan yang kritis di Kabupaten Kendal tersebut, meliputi lahan warga, hutan rakyat, hutan lindung, dan hutan produksi yang mencapai 16 persen dari luas hutan yang ada di daerah tersebut, sehingga hal ini memerlukan penanganan serius untuk menghindari bencana alam seperti longsor ataupun banjir. Continue reading…

Share

SUMBER DAYA ALAM: Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain Memicu Konflik

logokompascomJakarta, Kompas – Pemanfaatan areal penggunaan lain di daerah-daerah berpotensi memicu konflik sosial. Areal yang dialokasikan Kementerian Kehutanan untuk dikelola masyarakat, melalui izin bupati, cenderung digunakan untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Continue reading…

Share

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Guna Mendukung Komitmen Indonesia Dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sektor Kehutanan

urgensi-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-guna-mendukung-komitmen-indonesia-dalam-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-grk-dari-sektor-kehutananIndonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41   persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Komitmen tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi indonesia, karena berdasarkan laporan resmi Indonesia kepada United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) menunjukan bahwa 85 persen (2.563.000 Gg) dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia masih belum efektif dan terbuka, dimana hal tersebut ditandai dengan masih adanya konflik di sektor kehutanan dan masih maraknya penebangan liar serta konversi hutan yang berujung pada terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam skala masih. Sehingga komitmen Indonesia tersebut harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

Continue reading…

Share

Inkonsistensi Inpres No.10 Tahun 2011 Terhadap Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

inkonsistensi-inpres-no-10-tahun-2011-terhadap-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-indonesiaMoratorium yang ditunggu-tunggu akhirnya mendapatkan juga dasar hukumnya melalui terbitnya Inpres No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Terbitnya instruksi tersebut tidak lepas dari perdebatan dan pergulatan panjang melalui berbagai lokakarya dan diskusi yang digelar sebelum penerbitan instruksi tersebut. Menandakan banyak pihak yang menaruh perhatian dan tidak sedikit pihak-pihak yang berharap melemahkan substansi dari inpres tersebut. Upaya tersebut berhasil, terbukti dengan penerbitan Inpres yang mundur 4 bulan dari waktu yang seharusnya. Menunjukan sekali lagi bahwa “niat” Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan melalui penundaan izin, belum bisa dikatakan niat tulus.

Continue reading…

Share