22 Ribu Hektar Lahan Perhutani di Bogor Masih Sengketa

TEMPO.CO, BOGOR – Perusahaan Umum (Perum) Perhutani mencatat sebanyak dua puluh dua ribu hektar lahah milik negara yang pengelolaanya dibawah tanggung jawab Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bogor-Banten yang diserobot dan bersengketa dengan warga atau pihak ketiga.

“Berdasarkan data ada sekitar 22 ribu hektar lahan milik negara yang masih dalam kondisi bersengketa dan masih dikuasi oleh warga,” kata Direktur Oprasi Perum Perhutani Heri Priyono, Rabu 25 April 2018.

Dia mengatakan, dari 22 ribu hektar lahan di wilayah Kabupaten Bogor karakter ristik penguasaanya berbeda-beda mulai diklime sebagai tanah milik pribadi atau diserobot oleh penggarap dan beralin fungsi “kasusnya penyerobotan dan penguasaan lahan milik Perhutani tipe dan karakteristik kasuanya berbeda-beda, ada yang dibangun untuk vila, ada juga yang ditanami oleh warga, ” kata dia.

Akan tetapi, khusus untuk lahan milik Perhutani terutama zona hutan lindung yang masuk kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopuncur) seperti yang ditetapkan dalam Kepres nomor 114 tahun 1999 tentang penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Boponju) akan dikembalikan fungsinya,

“Secara bertahap akan diambil alih dari masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan dan sebagai kawsan lindung untuk kawasan Bopunjur,” kata dia.

Dia mengatakan, pentiban dan pembongkaran bangunan dan vila ilegal yang masuk dalam kawasan Perhutani di wilayah Bopujur ini akan dilakukan secara bertahap dan teus menerus, “Pembongkaran belasan bangunan vila milik Yulius yang lahanya sempat diklime miliknya ini merupakan tahap awal, karena akan ada tahap selanjutnya,” kata dia.

Berdasarkan data, lahan yang masuk dalam penguasaan KPH Bogor teraebar dibeberapa daerah yakni Bogor luasnya 9.257.22 h, Parungpanjang luasnya 10.257.22 H, Jonggol luasnya 5.362.24 H, UjungKarawang 14.333.36 H, Jasinga luasnya 8.554.07 H.

Daari total 48.162.79 hektar di bawah Perhutani jika berdasarkan fungsi diantarantya sebagai hutan Produksi, luasnya 25.259.29 hektar, HPT luasnya 17.452.51 H, dan hutan yang fungsinya senagai hutan lidung yakni 6.662.70 hektar.

Sumber:
https://metro.tempo.co/read/1083193/22-ribu-hektar-lahan-perhutani-di-bogor-masih-sengketa

Share

Penyebab KLHK Segel 362 Hektar Hutan Lindung dan Vila Liar Puncak

TEMPO.CO, Bogor -Ratusan petugas gabungan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menyegal dan mengeksekusi lahan hutan lindung 362 hektar lahan hutan lindung dan belasan vila liar Puncak, Kabupaten Bogor. Area itu sempat diklaim milik pengusaha yang dijadikan bangunan vila, resort serta lokasi untuk berburu.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indra Eksploitasia mengatakan penyegelan lahan kawasan hutan lindung seluas 362 hektare dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.133/Pdt.G/2009/PN.Cbn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.396/Pdt/2010 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1635 K/Pdt yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca : Bogor Dinilai Tak Serius Tangani Masalah di Puncak

“Dalam persidangan, negara dalam hal ini KLHK memenangkan perkara gugatan lahan yang dilakukan oleh salah seorang warga berinisial JU ke Pengadilan Negeri Cibinong,” kata Indra Eksploitasia, Kamis 1 Maret 2018, di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari mediasi, gugatan di persidangan hingga akhirnya Putusan Mahkamah Agung RI No.1635 K/Pdt memutuskan penguasaan kawasan hutan yang seharusnya dikelola oleh Perum Perhutani namun dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan akibatnya mengubah fungsi kawasan hutan,

“Penyegelan yang nantinya akan dilakukan eksekusi pembongkaran 15 bangunan vila yang sudah berdiri di kawasan lindung ini untuk dikembalikan menjadi daerah resapan air,” kata Indra.

Karena lahan 362 hektar yang berlokasi di Blok Cisadon ini berada kawasan Puncak yang dijadikan sebagai kawasan konservasi dan resapan air, karena menjadi hulu sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta.

“Kawasan hutan ini masuk wilayah Bopunjur sesuai dengan Keppres Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) ditetapkan sebagai kawasan konservasi air dan tanah yang bertujuan untuk menjamin tetap berlangsungnya keberadaan air,” ujar Indra lagi.

Indra menambahkan sesuai dengan Kepres kawasan Bopuncur memiliki luas 9.200 hektare iniharus berada dalam kondisi berhutan yang terbebas dari gangguan perambahan hutan termasuk bangunan-bangunan dan vila ilegal alias vila liar.

“Di lokasi lahan yang kami segel ini ada 15 bangunan dan vila liar Puncak yang ditertibkan dan masih ada 45 bangunan dan vila illegal lainya yang juga akan kami tertibkan dalam waktu dekat ini,” demikian Indra Eksploitasia.

Sumber:
https://metro.tempo.co/read/1065867/penyebab-klhk-segel-362-hektar-hutan-lindung-dan-vila-liar-puncak

Share

Mengungkap Tragedi Mesuji

Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat.

Continue reading…

Share

APP Dituduh Lakukan Penebangan di Suaka Harimau

tempo-engJAKARTA — Tim investigasi Eyes on the Forest menyingkap adanya kebohongan di balik klaim PT Asia Pulp and Paper (APP) dalam pelestarian lingkungan di Suaka Harimau Senepis, Riau. Kemarin hasil investigasi berjudul “Kebenaran di Balik Greenwash APP” dipaparkan ke publik.

“Penyelidikan dilakukan berkala setiap bulan dan kami gunakan pendekatan ke masyarakat serta pekerja perusahaan,” ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau Hariansyah Usman kepada Tempo.

Continue reading…

Share