Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Kehutanan di Lombok Barat

Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tengara Barat yang memiliki Luas kawasan hutan mencapai 43,34% dari total luas wilayahnya, dengan kondisi tersebut maka sektor kehutanan di kabupaten Lombok Barat mempunyai peran dan posisi penting dalam pembangunan daerah. Peran strategis dari keberadaan kawasan hutan tersebut dapat dilihat dari tingginya suplay sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi maupun rumah tangga di wilayah Pulau Lombok . Selain itu, kawasan hutan juga dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sehingga kelestarian hutan di Kabupaten Lombok Barat semestinya harus tetap dijaga dan dipelihara. Disisi lain, gagasan dan berbagai praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang menjadi percontohan bagi Indonesia lahir di kabupaten ini, seperti praktek pengelolaan jasa lingkungan, Prkatek pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (PHBM) maupun inisiasi pengembangan Kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Continue reading…

Share

Pengelolaan Deforestasi Indonesia Jauh dari Maksimal

Dua provinsi, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan untuk penelitian ini.

Hasil kajian dari Governance of Forests Initiative (GFI) atau Jaringan Tata Kelola Hutan selama 1,5 tahun terakhir menunjukkan, tata kelola pencegahan penurunan luas dan kualitas hutan di Indonesia masih jauh dari maksimal. Continue reading…

Share

Sebagian Besar Lingkungan Indonesia Rusak

MAKASSAR – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya menyebutkan kerusakan lingkungan di Indonesia telah mencapai sekitar 40% hingga 50%.

Menurutnya, kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah manusia. “Bisa saja itu karena tangan-tangan manusia yang merusak lingkungan. Untuk itu, dengan gerakan pramuka yang digandeng dapat menyosialisasikan pemeliharaan lingkungan hidup di masa mendatang,” katanya seusai memberikan pembekalan lingkungan hidup bagi Pramuka bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumapapua, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kwartir Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan di Makassar, hari ini. Continue reading…

Share