Informasi Keterbukaan Informasi SDA di Sektor Kehutanan

Pentingnya Peran Kementerian / Lembaga Lintas Sektor

Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (genuine).

Policy_Brief_Kel_Kerja_Tata_Kelola_Hutan_Oktober_2015_1Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dengan kualitas yang baik.

Policy_Brief_Kel_Kerja_Tata_Kelola_Hutan_Oktober_2015_3Untuk dapat menjadikan masyarakat memainkan perannya dalam mewujudkan solusi dari berbagai permasalahan, dibutuhkan informasi yang cukup melalui keterbukaan informasi. Dengan memiliki informasi yang valid dan mutakhir, masyarakat bisa memahami gambaran utuh dari sebuah permasalahan dan solusi yang akan ditawarkan. Masyarakat harus dibuat berdaya dengan informasi yang disediakan oleh pemerintah, karena merupakan simpul negosiasi para pihak.

— || —

 

Policy Brief Edisi Kedua / Oktober 2015 ini disusun oleh Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan yang dibentuk pada bulan Mei 2014 oleh instansi dan lembaga penggiat kehutanan yang memiliki inisiatif terkait indeks tata kelola kehutanan. Pengelolaan Pokja ini ditempatkan di bawah Dewan Kehutanan Nasional, Komisi 1 Lingkungan, Perubahan Iklim dan Tata Kepemerintahan.

Kelompok Kerja Tata Kelola Kehutanan terdiri dari :
Dewan Kehutanan Nasional, Puspijak, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-Kalteng, Gema Alam NTB

 

Unduh Policy Brief pada tautan: PDF File (500 kb)

Share

Menyoal Tata Kelola Hutan Indonesia

Singkil swamp rainforest and palm oil expansion. Aceh, Sumatra, Indonesia

Sudahkah kita mengelola hutan Indonesia secara baik dan bermartabat? Sepertinya belum dan sangat sulit diwujudkan, karena beberapa periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah kita belum mampu melakukannya. Kerusakan hutan dan lingkungan di Indonesia bahkan bisa disebut sangat parah. Terbukti, setiap tahun, terutama di akhir tahun yang notabene adalah puncak hujan di Indonesia, selalu terjadi banjir besar dan tanah longsor. Belum lagi dampak ikutan yang diakibatkan pengelolaan lingkungan yang serampangan. Continue reading…

Share

Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan (Barito Selatan)

Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Potret_BarselHasil penilaian terhadap kondisi tata kelola sumberdaya hutan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang terjadi. Beberapa persoalan yang teridentifikasi dari berbagai konteks pengelolaan baik dari aspek partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan koordinasi, mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan yang dijalankan selama ini masih harus diperkuat. Continue reading…

Share

Potret Tata Kelola Kehutanan (Lombok Timur)

Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur

FC_TTKL_Lmb_Timur_2015GFI Indonesia berinisiatif melakukan sebuah rangkaian penilaian (assesment) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada Provinsi Kalimantan T engah dan Nusa T enggara Barat (NTB). Assessment Tata Kelola Hutan NTB dilakukan di Pulau Lombok yang berlokasi di dua kabupaten, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur. Continue reading…

Share

Policy Brief Tata Kelola Kehutanan (Update)

Memperkuat Transparansi:

Membangun Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan Di Indonesia

Pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir usaha hutan alam menurun, sampai dengan tahun 2013, hanya tinggal 22,8 juta hektar kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan oleh 272 perusahaan HPH. Sementara dari 272 perusahaan yang memiliki izin definitif di tahun 2013 tersebut, tidak sampai 50% atau hanya 115 IUPHHK-HA yang masih aktif beroperasi. Banyaknya perusahaan IUPHHK-HA yang gulung tikar ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya biaya produksi tinggi akibat besarnya pungutan (resmi dan tidak resmi) dalam proses pengelolaan dan engangkutan produk-produk kayu. Continue reading…

Share