Pelaku Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit Divonis Empat Tahun

media_indonesiaBANJARMASIN–MICOM: Pengadilan Tipikor Kalimantan Selatan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Armadi Tamajoe, terdakwa perkara korupsi terkait kasus alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit milik Malaysia di Kabupaten Tanah Laut.Dalam persidangan putusan yang digelar Pengadilan Tipikor Kalimantan Selatan (Kalsel) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (5/12), kepala seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Kabupaten Kotabaru itu juga didenda Rp30 juta dan subsidair dua bulan kurungan.Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang semula menuntutnya enam tahun penjara dan denda Rp30 juta. Dana Hanura, anggota Hakim Tipikor Kalsel mengatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Continue reading…
Share

SUMBER DAYA ALAM: Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain Memicu Konflik

logokompascomJakarta, Kompas – Pemanfaatan areal penggunaan lain di daerah-daerah berpotensi memicu konflik sosial. Areal yang dialokasikan Kementerian Kehutanan untuk dikelola masyarakat, melalui izin bupati, cenderung digunakan untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Continue reading…

Share

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Guna Mendukung Komitmen Indonesia Dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sektor Kehutanan

urgensi-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-guna-mendukung-komitmen-indonesia-dalam-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-grk-dari-sektor-kehutananIndonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41   persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Komitmen tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi indonesia, karena berdasarkan laporan resmi Indonesia kepada United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) menunjukan bahwa 85 persen (2.563.000 Gg) dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia masih belum efektif dan terbuka, dimana hal tersebut ditandai dengan masih adanya konflik di sektor kehutanan dan masih maraknya penebangan liar serta konversi hutan yang berujung pada terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam skala masih. Sehingga komitmen Indonesia tersebut harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

Continue reading…

Share