RUU Pengadaan Lahan Disahkan

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat kemarin mengesahkan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Anggota Komisi I DPR, Abdul Malik Haramain, mengatakan ada enam poin penting yang disepakati.

RUU Pengadaan Lahan DisahkanDua poin pertama adalah definisi lahan dan kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Lahan yang dimaksud kepentingan umum adalah untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan dan jalur kereta api, waduk, serta bendungan dan saluran air. Ada pula lahan untuk sarana transportasi, olahraga, pasar, dan fasilitas umum lainnya.

Undang-undang tersebut juga meniadakan keterlibatan swasta dalam pembebasan lahan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Malik melanjutkan, pelaksanaan teknis penetapan lokasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini membuat inventarisasi tanah dan rencana lokasi pengambilan tanah berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah yang berlaku. Syarat lainnya adalah tidak boleh keluar dari rencana pembangunan nasional.

Warga yang tidak sepakat, menurut Malik, diberi hak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Mengenai nilai tanah yang diganti, akan ada tim penilai independen.

Tim ini harus mendapat izin operasi dari Kementerian Keuangan. Nilai tanah akan dihitung dari luas tanah, bangunan dan barang berharga di atas tanah, serta barang berharga di bawah tanah. “Aspek sosial juga diperhatikan dalam ganti rugi tanah,” katanya. Warga bebas memilih bentuk ganti rugi yang diinginkan, berupa uang, tanah pengganti, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang dimungkinkan.

Menurut anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, pengesahan undang-undang ini membantu menyelesaikan kasus sengketa lahan yang sering terjadi. Termasuk di antaranya kasus di Mesuji, baik yang di Lampung maupun di Sumatera Selatan. “Nantinya kepemilikan tanah tidak hanya dilihat dari kepemilikan surat, tapi juga sisi historisnya,” katanya kemarin.

Meski berpihak pada kepentingan umum, undang-undang ini tetap menuai polemik. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengaku khawatir undang-undang tersebut mengancam lahan pertanian yang bisa beralih fungsi untuk pembangunan infrastruktur. | GADI MAKITAN | ARYANI KRISTANTI | ROSALINA

www.korantempo.com, SATURDAY, 17 DECEMBER 2011
http://koran.tempo.co/konten/2011/12/17/258387/RUU-Pengadaan-Lahan-Disahkan

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>