Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 48/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 28/Menhut-II/2006 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 50/Menhut-II/2011 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 63/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 64/Menhut-II/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 62/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 66/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 50/Menhut-II/2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Lingkup Kementerian Kehutanan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 51/Menhut-II/2011 Tentang Tim Satuan Tugas Pusat Data Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 2/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkup Kementerian Kehutanan
Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>