Partisipasi Publik Tidak Berarti Tanpa Jaminan Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2009, wilayah kawasan hutan lindung Sapit seluas 454,50 hektare diusulkan menjadi areal kerja HKm yang terdiri dari enam blok/petak dengan jumlah anggota atau penggarap ± 500 orang. Pada perjalanannya, usulan ini menemukan ketidakjelasan karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Timur seolah enggan untuk menindak lanjuti usulan dari masyarakat kepada bupati. Akibat lambannya respon Dishutbun, surat usulan pencadangan HKm yang seharusnya dapat terbit satu tahun sejak diusulkan, mengakibatkan masyarakat harus menunggu sampai lima tahun hingga akhirnya Surat Keputusan (SK) Pencadangan dari Menteri baru diterbitkan tepatnya pada bulan Mei 2014. Areal kerja HKm ini juga sudah tiga kali dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk menteri kehutanan karena menganggap ada kawasan hutan yang masuk ke dalam wilayah Taman Nasional (TN) Gunung Rinjani. Kemudian setelah diverifikasi ternyata tidak ditemukan kawasan yang dimaksud.
Sapit
Gambar 3. Landskap Pertanian Desa Sapit, Lombok Timur

Perlunya Kejelasan Informasi
Bapak Darmawa yang merupakan salah satu penggarap areal HKm, merasa perlu untuk melakukan permohonan informasi terkait dengan SK Pencadangan Areal Kerja HKm. Karena sejak SK diterbitkan pada bulan Mei tahun 2014, masyarakat tidak pernah melihat SK yang dimaksud. Padahal SK Menteri Kehutanan tersebut terkait langsung dengan upaya mereka memperoleh izin pengelolaan hutan.

Lebih spesifik, Bapak Darmawa yang mewakili penggarap areal HKm, ingin mengetahui berapa luas areal yang dicadangkan dalam SK itu. Apakah lebih luas, berkurang, atau justru sesuai dengan luasan yang diajukan masyarakat yakni sebesar 454,50 hektare. Kemudian, SK tersebut juga akan dijadikan sebagai landasan untuk mengupayakan Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) HKm kepada Bupati Lombok Timur.

Uji Akses
Setelah mengikuti pelatihan akses informasi bagi masyarakat yang diadakan oleh JKTH pada akhir tahun 2014, Bapak Darmawa mempraktekkan uji akses informasi. Informasi yang dimohonkan adalah SK Menhut No. SK/497/Menhut-II/2014 tentang Pencadangan Areal Kerja HKm Sapit Kec. Suela, Lombok Timur. Informasi ini diajukan kepada Dishutbun Lombok Timur melalui mekanisme UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil permohonan informasi kali ini, menunjukkan Dishutbun Kabupaten Lombok Timur menjalankan tugasnya sebagai pelayan informasi dengan baik. Karena proses permohonan informasi berjalan mulus. Hanya membutuhkan waktu lima dari sepuluh hari kerja sebagai batas waktu badan publik menanggapi permohonan informasi. Pada hari kelima, ketika Bapak Darmawa kembali ke Dishutbun Lotim untuk menindaklanjuti permohonan informasinya, beliau dipertemukan langsung dengan Kepala Bidang Perlindungan Kawasan Hutan (PKH), bagian yang memang menguasai informasi yang dimohonkan. Pada hari yang sama, Kabid tersebut langsung memberikan salinan dokumen SK yang dimaksud.

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>