Menyoal Tata Kelola Hutan Indonesia

Singkil swamp rainforest and palm oil expansion. Aceh, Sumatra, Indonesia

Sudahkah kita mengelola hutan Indonesia secara baik dan bermartabat? Sepertinya belum dan sangat sulit diwujudkan, karena beberapa periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah kita belum mampu melakukannya. Kerusakan hutan dan lingkungan di Indonesia bahkan bisa disebut sangat parah. Terbukti, setiap tahun, terutama di akhir tahun yang notabene adalah puncak hujan di Indonesia, selalu terjadi banjir besar dan tanah longsor. Belum lagi dampak ikutan yang diakibatkan pengelolaan lingkungan yang serampangan.

Demi memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia, beberapa lembaga lingkungan hidup (LSM) membentuk Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia, dan mereka merekomendasikan pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan keterbukaan informasi bagi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan. Jaringan masyarakat sipil tersebut terdiri dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI), Perkumpulan Telapak, dan Serasi Kelola Alam (Sekala).

Jaringan ini berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam tata kelola hutan masih selalu pada pengawasan saja, padahal mereka sebaiknya diikutsertakan dalam perencanaan (untuk tata kelola hutan). Jaringan ini kemudian melakukan analisa berdasarkan kepada empat aspek prioritas untuk good governance, yaitu aspek transparasi, partisipasi, akuntabilitas, dan aspek koordinasi, dengan mengambil Kalimantan tengah dan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi pilot percontohan.

Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan meski tidak bisa dikalim mewakili keseluruhan Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah dipilih karena sedang disorot internasional sebagai provinsi percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, lebih dikenal sebagai REDD+. Nusa Tenggara Barat dipilih, selain karena mewakili ekosistem pulau-pulau kecil, juga karena dipandang sudah memiliki instrumen partisipasi masyarakat, yaitu melalui KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam analisa jaringan ini, masalah tata kelola, penataan ruang, tenurial, dan manajemen hutan masih menjadi permasalahan dasar bagi hutan di Indonesia. Untuk tenurial, masyarakat masih kesulitan untuk memperoleh izin mengelola hutan kemasyarakatan (HKM). Izinnya terkadang dipersulit dan rumit ketimbang izin ekspansi (usaha) yang eksploitatif. Memang harus diakui, tidak ada nilai rupiah untuk mengeluarkan izin HKM, padahal hak pengelolaan untuk masyarakat adat sudah diakui secara formal oleh negara.

Revolusi Mental untuk Hutan Kita
Tata kelola hutan dan lingkungan Indonesia saat ini sudah masuk kategori gawat darurat untuk penyelamatannya. Beberapa lembaga kemasyarakatan (LSM) terus berpacu dengan waktu untuk mewujudkan tata kelola hutan Indonesia yang adil dan bermartabat.

Salah satu upaya nyata untuk menjaga keselamatan lingkungan hutan Indonesia adalah seperti yang dilakukan Muhammadiyah di beberapa wilayah di Indonesia. Melalui program Inisiatif Muhammadiyah dalam Penguatan Advokasi Kebijakan Tata Kelola Lingkung Hutan di Indonesia (Impak), dilakukan pemetaan sekaligus penguatan masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menyelamatkan hutan.

Di Sumatra Selatan, konsentrasi ada di konversi hutan ke lahan sawit. Di Kalimantan Timur, diprioritaskan ke soal pertambangan. Sementara itu, di Sulawesi Tengah menyangkut tata kelola hutan. Upaya penguatan masyarakat yang berakhir Desember lalu ini dilanjutkan tahap penyelesaian persoalan hingga reklamasi lahan yang sudah telanjur rusak.

Tata kelola hutan rusak lantaran erosi, bahkan penyimpangan nilai-nilai cita-cita kebangsaan. Semestinya, Bumi, air, dan seisinya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nyatanya, itu hanya dikuasai segelintir orang, bahkan orang asing. Ditambah ada elemen komprador di internal bangsa yang secara sukarela ‘menjual’ kepada asing..

Karanya diharapkan Revolusi Mental harus merombak pola pikir secara keseluruhan dalam mengurus negara ini. Perlu penghayatan para pemimpin sehingga mereka tak lagi ringan ‘menjual’ kekayaan Bumi, sumber daya alam, maupun aset bangsa.

Kita harus mengakui, begitu susah memberantas dan memerangi para perusak hutan atau lingkungan, Ini mengingat ada hegemoni jaringan kapitalisme yang begitu masif.

Ironisnya lagi, secara kultural tak gampang memberdayakan masyarakat yang berujung ke kesadaran bahwa mereka sedang dieksploitasi. Ini akibat mereka terlalu lama dalam hegemoni penjajahan dan telanjur nyaman. Mereka sering kali tak menyadari yang diberikan para kapitalis itu hanya sedikit dibandingkan yang diambil atau dieksplorasi oleh para kapitalis.

Oleh: Pardison Yurlius

Sumber:
http://tes.m.analisadaily.com/lingkungan/news/menyoal-tata-kelola-hutan-indonesia/112488/2015/03/01

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>