Membentuk Masyarakat Kritis akan Keterbukaan Informasi Publik

Pelatihan Uji Akses Masyarakat Desa di Barito Selatan

Picture22

Hati-hati dengan perkataamu, karena akan mempengaruhi pikiranmu.
Hati-hati dengan pikiranmu karena akan mempengaruhi perbuatanmu.
Apa yang kamu katakan berawal dari pengetahuan luar yang kamu dapatkan.
Dan pengetahuan itu di tentukan oleh informasi yang kamu dapatkan.

Picture1
Gambar 1. Gedung DPRP Kabupaten Barito Selatan

Seluruh nasib rakyat Indonesia dibicarakan di gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa yang menjadi pembicaraan tersebut tidak jauh dari yang namanya anggaran. Bayangkan saja kalau informasi yang dibicarakan oleh pejabat publik tertutup? Bagaimana dengan keberlanjutan hidup rakyat Indonesia? Persempit lingkup daerah, bagaimana kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di Kabupaten Barito Selatan?

Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak 2011, kabupaten ini terpilih menjadi kabupaten percontohan untuk proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) atau biasa di sebut REDD+. Tentunya hal tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Barito Selatan yang memiliki komitmen kuat dalam membenahi tata kelola kehutanan.

Picture2Tata kelola kehutanan yang baik harus mengedepankan aspek transparansi informasi. Hasil kajian Jaringan Tata Kelola Kehutanan (JTKH) tahun 2013 menyebutkan bahwa transparansi pada tata kelola kehutanan di Barito Selatan memiliki nilai terendah dibandingkan tiga prinsip lainnya. Artinya, keterlibatan masyarakat Barito Selatan dalam pembenahan tata kelola kehutanan masih lemah. Informasi mengenai program dan pelaksanaan teknis kehutanan yang minim dan tidak transparan, sertanya ketidaktahuan masyarakat akan hak atas informasi, menjadi penyebab rendahnya nilai transparansi.

Informasi merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintahan. Informasi kehutanan penting terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Karena Barito Selatan memiliki beragam potensi sumberdaya hutan yang rentan akan eksploitasi seperti tambang, rotan, karet, dll. Potensi sumberdaya hutan tersebut harus dikelola secara lestari dan berkelanjutan agar dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Barito Selatan.

Artinya, informasi menjadi syarat utama dalam mengelola sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Masyarakat merupakan tonggak penggerak dalam memanfaatkan informasi tersebut. Maka dari itu, Jaringan Tata Kelola Kehutanan (JTKH) yang terdiri dari Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), JARI Kalimantan Tengah, Gema Alam NTB, dan Universitas Mataram menyelenggarakan pelatihan uji akses informasi bagi masyarakat desa di sekitar Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 16-17 September 2014. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kelompok masyarakat yang kritis akan keterbukaan informasi yang dimulai dari Barito Selatan.

Memohonkan Informasi Kehutanan
Picture3Dalam menjalani kehidupan, sering sekali terjadi benturan antara masyarakat dengan pihak lain. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dari para peserta, terdapat dua masalah dominan yang dialami di Barito Selatan. Kedua masalah tersebut sangat berpotensi pada benturan antara masyarakat dengan pemerintah. Pertama masalah ketidakjelasan tata batas hutan lindung Barito Selatan. Kedua masalah pencemaran lingkungan akibat operasional salah satu perusahaan tambang. Apabila kita telisik lebih dalam, munculnya masalah tersebut karena tidak adanya informasi yang diperoleh oleh masyarakat dari pemerintah.

Picture4Oleh karena itu, dalam menjawab dua persoalan tersebut, maka akan dilakukan permohonan informasi oleh para peserta kepada badan publik yang bersangkutan. Selain menggunakan haknya akan informasi, permohonan dilakukan agar badan publik sadar akan keterbukaan informasi publik. Semakin banyak publik yang memohonkan informasi, maka memaksa badan publik untuk berbenah dalam pelayanan informasi. -LR-

Share

One Response to “Membentuk Masyarakat Kritis akan Keterbukaan Informasi Publik”

  1. Kalau saja pemerintahan pusat-daerah dan parlemen pusat-daerah paham betul dengan Putusan MK No. 35, maka tidak perlu ada lagi akses informasi yang tertutup soal hutan, karena memang falsafahnya hutan adat adalah milik adat, bukan negara/pemerintahan setempat

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>