Masyarakat Dilibatkan Kelola Hutan

Solsel Padek—Sebelum kemerdekaan, pengelolaan kawasan hutan sudah dilakukan dengan arif dan bijaksana oleh masyarakat. Namun setelah itu, dilakukan penyeragaman pengelolaan kawasan sehingga masyarakat tidak leluasa lagi mengelola kawasannya.

Belakangan, muncul upaya mengembalikan kearifan masyarakat dengan berbagai kegiatan. Bahkan, adanya pengakuan negara pada hak kelola masyarakat. Konsep ini selaras dengan upaya pengakuan hak kelola masyarakat yang diakui negara dengan skema hutan nagari, hutan adat dan lain sebagainya, yang dikenal dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

peta_sumbar1Sumbar memiliki luas wilayah hampir 4,2 juta hektare dengan luas kawasan hutan mencapai 2,3 juta hektare atau sekitar 55,40 persen dari luas wilayahnya, dengan skema ini Sumbar memiliki road map target pencapaian rekognisi areal PHBM seluas 500 ribu hektare selama 5 tahun.

Salah satu capaiannya yaitu adanya pengakuan hak kelola masyarakat yaitu berupa SK penetapan areal kerja hutan nagari oleh 6 nagari, 11 kelompok mendapatkan SK penetapan hak kelola dengan skema-skema yang sesuai dengan masyarakat setempat.

“Pengelolaan hutan dengan skema ini akan mampu mempertahankan daya dukung lingkungan pada masyarakat yang hidup di sekitarnya,” kata Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Diki Kurniawan saat jumpa pers di Rumah Makan Lamun Ombak, kemarin (11/3).

13HUTAN ADATDi Sumbar terdapat 518 nagari yang berada di kawasan hutan. Ini menjadi potensial mendorong skema PHBM. Menurut Diki, upaya masyarakat mengelola hutan ini sejalan dengan upaya global yang saat ini berusaha menurunkan emisi global yang telah menyebabkan perubahan iklim dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Kondisi iklim yang tidak menentu, membuat bencana ekologis semakin beragam serta penyakit baru bermunculan diyakini sebagai dampak perubahan iklim yang kini dirasakan. “Untuk itu harus ada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim,” tegas Diki.

sumbar_PerkebunanLebih lanjut Diki menyebutkan, upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang merujuk pada penyebab deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan serapan serta stabilitas stok karbon hutan. Skema REDD+ yakni mekanisme global untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

“Skema REDD+ dikatakan berhasil tidak hanya mengurangi deforestasi dan degradasi dalam jangka panjang, tetapi juga harus mampu secara signifikan mengubah kebijakan perencanaan tata guna lahan atau tata ruang dan juta tata kelola kehutanan,” ungkap Diki.

Yang paling penting menurut Diki, bagaimana skema REDD+ dapat menjamin adanya partisipasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, pengakuan atas hak dan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Juga harus ada mekanisme penyelesaian konflik tenurial dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya menuju pengelolaan sumber daya hutan berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk pemeliharaan kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya.

Terkait itu, Rainforest Foundation Norway menyelenggarakan pertemuan mitra-mitra global atau Global Partners Meeting (GPM) di Sumatera Barat. Ini merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri 11 negara. Tujuannya berbagi pengalaman dalam mempromosikan REDD+ sebagai strategi transformatif yang menggabungkan mitigasi emisi gas rumah kaca dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan dalam perencanaan tata guna lahan dan juga tata kelola kehutanan secara signifikan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan mitra-mitra global tersebut, maka Rainforest Foundation Norway bersama KKI Warsi dan HuMA gelar seminar publik dengan tema “Skema REDD+ dan hak-hak tenurial masyarakat dalam perencanaan dan impelementasinya terkait tata guna lahan dan tata kelola kehutanan”.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Hendri Octavia, mengatakan, selain seminar, juga dilakukan MoU dengan 7 kabupaten dan 1 kota yakni Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Padangpariaman dan Padang.

“Tujuannya bagaimana Sumbar ikut mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini juga bentuk aplikasi dari janji Presiden SBY yang berkomitmen mengurangi emisi rumah kaca,” terangnya. Usai seminar rombongan 11 negara ini akan melakukan kunjungan langsung ke hutan di Simancung.

Hendri, menjelaskan, awalnya kegiatan REDD+ ini dikoordinir oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Waktu itu ada 10 provinsi yang diprioritaskan untuk membuat perencanaan REDD+ ini.

Saat itu Warsi membuat hutan nagari di kawasan Simancung, Solok Selatan melalui PHBM. “Kami dari dinas mengkolaborasikan kerja sama dengan Warsi agar memperluas kegiatan itu. Kami di provinsi kemudin membuat road map PHBM,” terangnya.

Setelah itu, Dinas Kehutanan mencoba melobi Bank Dunia agar Sumbar dimasukkan program UKP4. “Setelah melalui proses, akhirnya Sumbar ditetapkan sebagai provinsi ke-11 membuat rencana REDD+. Kita rencanakan ada 500 ribu hektare hutan di Sumbar yang kita alokasikan pengelolaan berbasis masyarakat. Intinya bagaimana mengelola hutan sesuai fungsi dan daya dukungnya. Agar memberi manfaat ekonomis dan sosiologi masyarakat tanpa merusak hutan,” terangnya.

Untuk menindaklanjuti program ini, pemerintah akhirnya membuat Badan Pengelolaan REDD+ (BP REDD+).

Dalam pelaksanaannya ditetapkan 3 provinsi sebagai percontohan pelaksanaan program REDD+ yakni Provinsi Jambi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. “Provinsi ini ditetapkan karena memiliki lahan hutan dan gambut cukup luas,” ungkapnya.

http://www.padangekspres.co.id/?news=berita&id=50152

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>