Jaringan Tata Kelola Kehutanan Dukung ‘Good Governance’

sembalun1

“Penilaian ini bukan dimaksudkan untuk menghasilkan pandangan baik atau buruk terhadap tata kelola kehutanan yang sedang diterapkan”

Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia mendukung penerapan prinsip “good governance” atau pemerintahan yang baik di Indonesia, khususnya dalam sektor pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.

Peneliti Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia Andi Chairil Ichsan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, menjelaskan bahwa untuk mengetahui tata kelola kehutanan yang baik atau “good forest governance”, indikator penilainnya yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi.

Menurutnya, dari empat aspek penilaian itu, tata kelola kehutanan di Kabupaten Lombok Barat sudah dapat diketahui prinsip yang sedang atau telah diterapkannya.

“Penilaian ini bukan dimaksudkan untuk menghasilkan pandangan baik atau buruk terhadap tata kelola kehutanan yang sedang diterapkan,” ucapnya.

Melainkan, kata dia, mendiagnosis upaya pembenahan tata kelola yang sedang atau telah dilaksanakan, agar mampu menjadi referensi tambahan dalam mengelola hutan.

Dalam kegiatan fokus group diskusi (FGD) yang berlangsung di Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat itu, ia mengatakan, hutan yang ada di Kabupaten Lombok Barat memiliki karakteristik sumber daya hutan yang khas.

“Luas kawasan hutannya mencapai 43,34 persen dari total wilayahnya, dengan kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Lombok Barat memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan, Kabupaten Lombok Barat juga menjadi contoh gagasan dan berbagai praktek pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Indonesia.

“Seperti praktek pengelolaan jasa lingkungan, praktek pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, dan inisiasi pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH),” ujarnya.

Disamping itu, kata dia, dalam pengelolaan hutan yang diterapkan di Kabupaten Lombok Barat, pasti tidak terlepas dari dinamika maupun persoalan kerusakan hutan.

“Turunnya kualitas dan produktivitas sumber daya hutan dapat mempengaruhi rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan itu juga,” ucapnya.

Kemudian dar persoalan itu menyebabkan timbulnya gangguan di hutan tersebut. “Seperti, perladangan liar, ‘ilegal logging’, dan penyerobotan lahan hutan,” ujarnya.

Berdasarkan hal itu, melalui kegiatan FGD, Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia berinisiatif untuk meningkatkan kualitas maupun produktivitas hutan yang ada di Lombok Barat.

“Kami bermaksud mengajak kepada masyarakat maupun instansi terkait untuk saling bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan sumber daya hutan di kawasan Lombok Barat,” katanya.(ant/mar)

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>