Indikator Tata Kelola Hutan

Dalam penilaian tata kelola kehutanan ini, digunakan 4 tema utama dalam penilaiannya. Karena yang ingin didapatkan adalah suatu penggambaran lengkap dan komprehensif atas kondisi tantangan mendasar sektor kehutanan dari “hulu ke hilir”. Semua dimulai dengan tenurial, perencanaan lahan/hutan, manajemen hutan, dan aspek pendapatan kehutanan. Dari keempat tema tersebut masing-masing diukur menggunakan 4 prinsip dasar yang sama, yaitu 1) transparansi, 2) inklusifitas / partisipasi, 3) akuntabilitas, dan 4) koordinasi.  Penilaian mencakup aspek “hukum”, “aktor” dan “praktek / implementasi”.

Hukum: akan menilai keberadaan maupun kualitas suatu peraturan perundangan yang berlaku terkait jaminan hukum yang mengatur mengenai transparansi, inklusifitas/partisipasi, akuntabilitas dan kordinasi di sektor kehutanan. Penilaian atas hukum dibagi menjadi hukum umum dan khusus.

Hukum umum dimaksudkan sebagai pengukur suatu kerangka hukum dasar di dalam mengatur sektor kehutanan (mis: konstitusi, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dll). Sedangkan Rules, menilai dengan lebih terperinci aturan-aturan hukum dan kebijakan (peraturan perundang-undangan dan kebijakan) yang tingkatannya lebih rendah (mis: Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Aturan Tata Laksana, dll).

Aktor: akan menilai bagaimana upaya dan dampak dari aturan hukum yang sudah tersedia dapat dilaksanakan, berpengaruh positif kepada masyarakat dan insntasi pemerintah. Karena aktor seharusnya bertindak atas dasar aturan hukum. Sehingga perubahan perilaku atau status quo dari suatu kondisi dinilai dalam konteks aktor.

Praktek: akan melihat bagaimana hukum dan aktor dapat bekerja sebagai sebuah sistem / mekanisme yang efektif dan mewujudkan suatu kondisi tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.