Partisipasi Publik Tidak Berarti Tanpa Jaminan Keterbukaan Informasi Publik

Siapa yang tidak mengenal Pulau Lombok? Pulau yang menyajikan beragam bentang alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Letaknya yang diapit daerah tujuan wisata Bali – Pulau Komodo – Tana Toraja, serta terletak pada jalur perhubungan laut internasional (Selat Lombok) membuatnya menguntungkan secara geografis.

Pulau ini memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, salah satunya adalah sumberdaya hutannya yang memilii karakterisktik yang sangat khas . Bicara kawasan hutan di Pulau Lombok, tidak dapat terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani yang memiliki luas 125 ribu hektare. Dimana hampir setengahnya yaitu 60 ribu hektare, berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur.

Luas hutan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 65 ribu hektare atau 31 persen dari total luas daratannya. Dari 20 kecamatan yang ada, setengah wilayahnya berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Sepuluh kecamatan tersebut yaitu Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur, Montong Gading dan Jerowaru.

Pada tahun 2014, Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) mencatat, tingkat kemiskinan masyarakat di sepuluh kecamatan tersebut masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 47 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan potensi sumber daya hutan yang dimilikinya, yang seharusnya dapat berkontribusi secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena kondisi di atas, maka strategi pengentasan kemiskinan harus beriringan dengan menata sistem pengelolaan hutan dengan baik (good forest governance). Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi publik yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang baik. Namun partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.


Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Julijanti_KPH_KomunikasiPenelitian ini mengambil tema tentang komunikasi kebijakan di tingkat pemerintahan. Kasus yang dipilih adalah kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menurut pengamatan peneliti terdapat hambatan dalam proses komunikasinya. Proses pengambilan keputusan kebijakan kerap kali mengabaikan masalah komunikasi, padahal salah satu sebab kegagalan kebijakan menurut beberapa ahli terkait masalah komunikasi. Kebijakan pembangunan KPH merupakan mandat UU No. 41/1999 yang digulirkan sebagai upaya preventif dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pengusahaan hutan. Perjalanan panjang pemahaman konsep/kebijakan KPH yaitu perubahan paradigma pengusahaan hutan ke paradigma pengelolaan hutan, telah mendapatkan bentuknya dengan lahirnya PP No. 6/2007. Namun dalam proses mengkomunikasikan kebijakan KPH ke daerah banyak mengalami kendala terutama terkait dengan adanya kesenjangan pengetahuan konsep (kebijakan) KPH. Hal ini berimplikasi pada lambatnya proses adopsi kebijakan KPH. Continue reading…


Masyarakat Adat: Mencari Format Hukum Hak atas Sumber Daya Alam

masyarakat kajangMasyarakat adat[1] secara historis-politik adalah kelompok masyarakat yang hidup jauh sebelum negara ini lahir. Berbagai lembaga pemerintah menyebutnya dengan istilah yang beragam, antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat setempat, masyarakat terasing, komunitas adat terpencil. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang sejak nenek moyang, mereka mempunyai lembaga sosial-politik dalam mengurus ruang publik dan privatnya yang berevolusi secara terus-menerus hingga memberi ciri dan karakter terhadap masyarakat adat sebagaimana sekarang ini ada dan hidup di beberapa tempat di Indonesia.[2]  Tulisan ini menggambarkan bagaimana negara dan modal memperlakukan masyarakat adat termasuk hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Pada bagian akhir penulis menawarkan pluralisme hukum sebagai salah satu solusi hukum yang layak didiskusikan untuk menjadi tawaran agar menjawab sebagian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat. Continue reading…


Urgensi Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Guna Mendukung Komitmen Indonesia Dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sektor Kehutanan

urgensi-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-guna-mendukung-komitmen-indonesia-dalam-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-grk-dari-sektor-kehutananIndonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41   persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Komitmen tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi indonesia, karena berdasarkan laporan resmi Indonesia kepada United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) menunjukan bahwa 85 persen (2.563.000 Gg) dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia masih belum efektif dan terbuka, dimana hal tersebut ditandai dengan masih adanya konflik di sektor kehutanan dan masih maraknya penebangan liar serta konversi hutan yang berujung pada terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam skala masih. Sehingga komitmen Indonesia tersebut harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

Continue reading…