PERPRES BARU: Pemerintah Bentuk Badan Restorasi Gambut

Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah akhirnya secara resmi membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai otoritas yang berfungsi melakukan pemulihan dan tata kelola lahan gambut Indonesia yang rusak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan BRG dibentuk berdasarkan Perpres No. 1/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2016. Beleid itu akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan restorasi 2 juta hektare lahan gambut yang terbakar dalam lima tahun mendatang.

“Dengan Perpres itu, Presiden mengarahkan agar tidak boleh lagi ada gambut yang terbakar. Yang lebih penting lagi kita harus berorientasi pada pencegahan kebakaran,” katanya usai melantik 13 pejabat eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, hari ini, Rabu (13/1/2015).

Siti mengatakan Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki badan khusus untuk memulihkan fungsi lahan gambut seluas 2 juta ha. Dengan luasnya lahan yang harus diperbaiki, menurut dia, dunia internasional harus terlibat membantu pendanaan.

Politikus Partai Nasional Demokrat ini berujar sebagian biaya restorasi akan diambil dari hibah internasional, khususnya dari komitmen dana emisi karbon Norwegia untuk Indonesia. Adapun, dana operasional harian lembaga akan diambil dari anggaran KLHK.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 15 juta–20 juta hektare (ha) lahan gambut di Tanah Air. Himpunan Gambut Indonesia (HGI) mencatat ada 6 juta ha lahan gambut yang cocok dijadikan lahan perkebunan dan hutan tanaman.

Sumber:
http://industri.bisnis.com/read/20160113/99/509256/perpres-baru-pemerintah-bentuk-badan-restorasi-gambut

Share

Restorasi Gambut Jangan Timbulkan Masalah Baru

Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah harus mengakomodasi kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan kebijakan restorasi lahan gambut agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemiskinan serta persoalan sosial lainnya.

Pengamat Kehutanan dan Lingkungan Ricky Avenzora mengatakan pemerintah harus mempunyai ketegasan agar kekeliruan masa lalu tidak terulang. Kebijakan restorasi gambut harus mempunyai keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan agar tidak mematikan industri yang sudah ada.

“Saat ini, ini ada sekitar 40-60 juta jiwa yang hidup tergantung pada industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit yang memanfaatkan gambut sebagai lahan produksi,” katanya Selasa (22/12).

Dia mengatakan keputusan terkait kasus kebakaran hutan belum lama ini dinilai ada yang tidak fair. Sebab, lanjutnya, semua kesalahan hanya ditimpakan kepada korporasi sebagai pesakitan. Padahal pemerintah punya kontribusi dalam persoalan ini. Adanya UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperbolehkan masyarakat membakar dengan luasan lahan 2 ha. Selain itu pemerintah gagal dalam mengawasi kawasan konservasi sejak tahun 1980-an yang kini banyak dirambah.

Padahal,dalam kasus kebakaran hutan, data Forrest Global Watch menunjukkan 56% kebakaran terjadi diluar kawasan hutan.

“Tapi sayangnya, pemerintah membiarkan hampir 1 tahun isu berjalan menghantam industri unggulan seperti kelapa sawit Indonesia seolah-olah mereka pelakunya,” ujarnya.

Ricky yang juga Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPBmenyayangkan sikap pemerintah lebih terbawa arus suara-suara sumbang LSM yang menginginkan agar industri untuk menyetop kegiatannya.

“Hal ini mengakibatkan pengusaha berpikir adanya konspirasi untuk mematikan industri unggulan karena faktor persaingan dengan negara lain. Jika dibiarkan, kesalahan seperti industri plywood yang berjaya tahun 1990-an, namun kolaps hanya dalam waktu 5 tahun bakal berulang.”

Ricky mengingatkan, LSM di Indonesia melakukan kampanye positif dan bisa membangun lingkungan dan industri kearah yang lebih baik. Jangan sebaliknya mencoreng Indonesia di dunia internasional seolah industri Indonesia identik sebagai perusak.

“Persoalan kebakaran yang berlarut bukan hanya menjadi tanggung jawab korporasi. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan LSM mempunyai kontribusi dalam persoalan ini,” kata Ricky.

Menurut Ricky, semua pihak perlu mempunyai motif yang lebih baik untuk mencari titik keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, Lulie Melling, Director Tropical Peat Research Laboratory Unit Malaysia mengatakan, gambut bisa dimanfaatkan dengan teknologi tata kelola air yang baik dan tehnik pemadatan.

Dalam pengelolan gambut, ketinggian air sebaiknya pada 60-70 sentimeter untuk mengurangi berbagai dampak buruk serta mempertahankan kelembaban.

Tata kelola gambut juga harus mengakomodasi drainase, destumping, stacking, dan tata kelola air dengan mengatur ketinggian air pada 60-70 sentimeter. “Proses pemadatan dan tata kelola air untuk meingkatkan density soil bulk,” kata Lulie.

Menurut Lulie, pengelolan gambut di Indonesia perlu didukung penelitian ilmiah agar tidak terjadi fitnah. “Kesadaran mengenai pentingnya teknologi pengelolaan lahan gambut, seharusnya dikomunikasikan akademisi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengambil keputusan industri dan pekerja untuk mendapat pemahaman yang lengkap,” kata Lulie.

Sumber:
http://industri.bisnis.com/read/20151223/99/504633/restorasi-gambut-jangan-timbulkan-masalah-baru-

Share

Informasi Keterbukaan Informasi SDA di Sektor Kehutanan

Pentingnya Peran Kementerian / Lembaga Lintas Sektor

Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (genuine).

Policy_Brief_Kel_Kerja_Tata_Kelola_Hutan_Oktober_2015_1Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dengan kualitas yang baik.

Policy_Brief_Kel_Kerja_Tata_Kelola_Hutan_Oktober_2015_3Untuk dapat menjadikan masyarakat memainkan perannya dalam mewujudkan solusi dari berbagai permasalahan, dibutuhkan informasi yang cukup melalui keterbukaan informasi. Dengan memiliki informasi yang valid dan mutakhir, masyarakat bisa memahami gambaran utuh dari sebuah permasalahan dan solusi yang akan ditawarkan. Masyarakat harus dibuat berdaya dengan informasi yang disediakan oleh pemerintah, karena merupakan simpul negosiasi para pihak.

— || —

 

Policy Brief Edisi Kedua / Oktober 2015 ini disusun oleh Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan yang dibentuk pada bulan Mei 2014 oleh instansi dan lembaga penggiat kehutanan yang memiliki inisiatif terkait indeks tata kelola kehutanan. Pengelolaan Pokja ini ditempatkan di bawah Dewan Kehutanan Nasional, Komisi 1 Lingkungan, Perubahan Iklim dan Tata Kepemerintahan.

Kelompok Kerja Tata Kelola Kehutanan terdiri dari :
Dewan Kehutanan Nasional, Puspijak, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-Kalteng, Gema Alam NTB

 

Unduh Policy Brief pada tautan: PDF File (500 kb)

Share

Jokowi Belajar Tata Kelola Gambut dari Presiden Finlandia

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo akan membahas pengelolaan lahan gambut dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto, Selasa sore, 3 November 2015. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pembahasan itu akan dilakukan ketika Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Finlandia.

“Nanti pertemuannya bilateral dengan Finlandia,” kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa.

Dalam pertemuan bilateral itu, Pratikno mengatakan lahan gambut menjadi salah satu topik karena Finlandia juga mempunyai gambut. “Presiden ingin dengar bagaimana Finlandia mengelola lahan gambutnya, ini kan permasalahan serius. Jadi kita ingin tangani gambut ini,” ujar Pratikno.

Menurut dia, banyak negara yang juga memiliki lahan gambut dan ternyata cukup berhasil mengelolanya. “Misalnya Kanada dan Finlandia. Kita harus perbaiki bagaimana tata kelola gambut,” tuturnya.

Pertemuan dengan Presiden Finlandia dimulai dengan upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Setelah itu, keduanya akan melakukan pertemuan bilateral.

Pada pukul 17.20, Indonesia dan Finlandia akan menandatangani nota kesepahaman. Adapun malamnya, Presiden Jokowi akan mengadakan jamuan makan malam bagi Presiden Finlandia dan Ibu Negara Jenni Haukio.

ANANDA TERESI

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/03/078715427/jokowi-belajar-tata-kelola-gambut-dari-presiden-finlandia

Share

Partisipasi Publik Tidak Berarti Tanpa Jaminan Keterbukaan Informasi Publik

Siapa yang tidak mengenal Pulau Lombok? Pulau yang menyajikan beragam bentang alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Letaknya yang diapit daerah tujuan wisata Bali – Pulau Komodo – Tana Toraja, serta terletak pada jalur perhubungan laut internasional (Selat Lombok) membuatnya menguntungkan secara geografis.

Pulau ini memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, salah satunya adalah sumberdaya hutannya yang memilii karakterisktik yang sangat khas . Bicara kawasan hutan di Pulau Lombok, tidak dapat terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani yang memiliki luas 125 ribu hektare. Dimana hampir setengahnya yaitu 60 ribu hektare, berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur.

Luas hutan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 65 ribu hektare atau 31 persen dari total luas daratannya. Dari 20 kecamatan yang ada, setengah wilayahnya berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Sepuluh kecamatan tersebut yaitu Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur, Montong Gading dan Jerowaru.

Pada tahun 2014, Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) mencatat, tingkat kemiskinan masyarakat di sepuluh kecamatan tersebut masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 47 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan potensi sumber daya hutan yang dimilikinya, yang seharusnya dapat berkontribusi secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena kondisi di atas, maka strategi pengentasan kemiskinan harus beriringan dengan menata sistem pengelolaan hutan dengan baik (good forest governance). Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi publik yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang baik. Namun partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Share