Informasi Keterbukaan Informasi SDA di Sektor Kehutanan

Pentingnya Peran Kementerian / Lembaga Lintas Sektor

Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (genuine).

Policy_Brief_Kel_Kerja_Tata_Kelola_Hutan_Oktober_2015_1Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dengan kualitas yang baik.

Policy_Brief_Kel_Kerja_Tata_Kelola_Hutan_Oktober_2015_3Untuk dapat menjadikan masyarakat memainkan perannya dalam mewujudkan solusi dari berbagai permasalahan, dibutuhkan informasi yang cukup melalui keterbukaan informasi. Dengan memiliki informasi yang valid dan mutakhir, masyarakat bisa memahami gambaran utuh dari sebuah permasalahan dan solusi yang akan ditawarkan. Masyarakat harus dibuat berdaya dengan informasi yang disediakan oleh pemerintah, karena merupakan simpul negosiasi para pihak.

— || —

 

Policy Brief Edisi Kedua / Oktober 2015 ini disusun oleh Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan yang dibentuk pada bulan Mei 2014 oleh instansi dan lembaga penggiat kehutanan yang memiliki inisiatif terkait indeks tata kelola kehutanan. Pengelolaan Pokja ini ditempatkan di bawah Dewan Kehutanan Nasional, Komisi 1 Lingkungan, Perubahan Iklim dan Tata Kepemerintahan.

Kelompok Kerja Tata Kelola Kehutanan terdiri dari :
Dewan Kehutanan Nasional, Puspijak, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-Kalteng, Gema Alam NTB

 

Unduh Policy Brief pada tautan: PDF File (500 kb)

Share

Jokowi Belajar Tata Kelola Gambut dari Presiden Finlandia

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo akan membahas pengelolaan lahan gambut dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto, Selasa sore, 3 November 2015. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pembahasan itu akan dilakukan ketika Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Finlandia.

“Nanti pertemuannya bilateral dengan Finlandia,” kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa.

Dalam pertemuan bilateral itu, Pratikno mengatakan lahan gambut menjadi salah satu topik karena Finlandia juga mempunyai gambut. “Presiden ingin dengar bagaimana Finlandia mengelola lahan gambutnya, ini kan permasalahan serius. Jadi kita ingin tangani gambut ini,” ujar Pratikno.

Menurut dia, banyak negara yang juga memiliki lahan gambut dan ternyata cukup berhasil mengelolanya. “Misalnya Kanada dan Finlandia. Kita harus perbaiki bagaimana tata kelola gambut,” tuturnya.

Pertemuan dengan Presiden Finlandia dimulai dengan upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Setelah itu, keduanya akan melakukan pertemuan bilateral.

Pada pukul 17.20, Indonesia dan Finlandia akan menandatangani nota kesepahaman. Adapun malamnya, Presiden Jokowi akan mengadakan jamuan makan malam bagi Presiden Finlandia dan Ibu Negara Jenni Haukio.

ANANDA TERESI

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/03/078715427/jokowi-belajar-tata-kelola-gambut-dari-presiden-finlandia

Share

Partisipasi Publik Tidak Berarti Tanpa Jaminan Keterbukaan Informasi Publik

Siapa yang tidak mengenal Pulau Lombok? Pulau yang menyajikan beragam bentang alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Letaknya yang diapit daerah tujuan wisata Bali – Pulau Komodo – Tana Toraja, serta terletak pada jalur perhubungan laut internasional (Selat Lombok) membuatnya menguntungkan secara geografis.

Pulau ini memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, salah satunya adalah sumberdaya hutannya yang memilii karakterisktik yang sangat khas . Bicara kawasan hutan di Pulau Lombok, tidak dapat terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani yang memiliki luas 125 ribu hektare. Dimana hampir setengahnya yaitu 60 ribu hektare, berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur.

Luas hutan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 65 ribu hektare atau 31 persen dari total luas daratannya. Dari 20 kecamatan yang ada, setengah wilayahnya berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Sepuluh kecamatan tersebut yaitu Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur, Montong Gading dan Jerowaru.

Pada tahun 2014, Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) mencatat, tingkat kemiskinan masyarakat di sepuluh kecamatan tersebut masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 47 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan potensi sumber daya hutan yang dimilikinya, yang seharusnya dapat berkontribusi secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena kondisi di atas, maka strategi pengentasan kemiskinan harus beriringan dengan menata sistem pengelolaan hutan dengan baik (good forest governance). Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi publik yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang baik. Namun partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Share

Menyoal Tata Kelola Hutan Indonesia

Singkil swamp rainforest and palm oil expansion. Aceh, Sumatra, Indonesia

Sudahkah kita mengelola hutan Indonesia secara baik dan bermartabat? Sepertinya belum dan sangat sulit diwujudkan, karena beberapa periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah kita belum mampu melakukannya. Kerusakan hutan dan lingkungan di Indonesia bahkan bisa disebut sangat parah. Terbukti, setiap tahun, terutama di akhir tahun yang notabene adalah puncak hujan di Indonesia, selalu terjadi banjir besar dan tanah longsor. Belum lagi dampak ikutan yang diakibatkan pengelolaan lingkungan yang serampangan. Continue reading…

Share

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN: Pemerintah Targetkan Tambah 109 Unit Aktif

hutanBisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan tambahan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) aktif sebanyak 109 unit pada tahun ini sebagai bentuk perbaikan tata kelola hutan lestari. Continue reading…

Share