Policy Brief Tata Kelola Kehutanan (Update)

Memperkuat Transparansi:

Membangun Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik Bagi Pengelolaan Hutan Di Indonesia

Pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH) usaha kecil seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir usaha hutan alam menurun, sampai dengan tahun 2013, hanya tinggal 22,8 juta hektar kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan oleh 272 perusahaan HPH. Sementara dari 272 perusahaan yang memiliki izin definitif di tahun 2013 tersebut, tidak sampai 50% atau hanya 115 IUPHHK-HA yang masih aktif beroperasi. Banyaknya perusahaan IUPHHK-HA yang gulung tikar ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya biaya produksi tinggi akibat besarnya pungutan (resmi dan tidak resmi) dalam proses pengelolaan dan engangkutan produk-produk kayu. Continue reading…

Share

Membentuk Masyarakat Kritis akan Keterbukaan Informasi Publik

Pelatihan Uji Akses Masyarakat Desa di Barito Selatan

Picture22

Hati-hati dengan perkataamu, karena akan mempengaruhi pikiranmu.
Hati-hati dengan pikiranmu karena akan mempengaruhi perbuatanmu.
Apa yang kamu katakan berawal dari pengetahuan luar yang kamu dapatkan.
Dan pengetahuan itu di tentukan oleh informasi yang kamu dapatkan.

Continue reading…

Share

Tanggulangi Kebakaran Hutan, Kapolda dan Pemda diminta Responsif

tanggulangi-kebakaran-hutan-kapolda-dan-pemda-diminta-responsifMerdeka.com – Rapat koordinasi yang dipimpin oleh UKP4 bersama Kapolri, Mendagri beserta Kapolda terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi telah. Dalam rapat itu menghasilkan beberapa putusan untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di beberapa titik api. Continue reading…

Share

Jaringan Tata Kelola Kehutanan Dukung ‘Good Governance’

sembalun1

“Penilaian ini bukan dimaksudkan untuk menghasilkan pandangan baik atau buruk terhadap tata kelola kehutanan yang sedang diterapkan”

Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia mendukung penerapan prinsip “good governance” atau pemerintahan yang baik di Indonesia, khususnya dalam sektor pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian hutan. Continue reading…

Share

Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Kehutanan di Lombok Barat

Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tengara Barat yang memiliki Luas kawasan hutan mencapai 43,34% dari total luas wilayahnya, dengan kondisi tersebut maka sektor kehutanan di kabupaten Lombok Barat mempunyai peran dan posisi penting dalam pembangunan daerah. Peran strategis dari keberadaan kawasan hutan tersebut dapat dilihat dari tingginya suplay sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi maupun rumah tangga di wilayah Pulau Lombok . Selain itu, kawasan hutan juga dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sehingga kelestarian hutan di Kabupaten Lombok Barat semestinya harus tetap dijaga dan dipelihara. Disisi lain, gagasan dan berbagai praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang menjadi percontohan bagi Indonesia lahir di kabupaten ini, seperti praktek pengelolaan jasa lingkungan, Prkatek pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (PHBM) maupun inisiasi pengembangan Kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Continue reading…

Share