Masyarakat Adat: Mencari Format Hukum Hak atas Sumber Daya Alam

masyarakat kajangMasyarakat adat[1] secara historis-politik adalah kelompok masyarakat yang hidup jauh sebelum negara ini lahir. Berbagai lembaga pemerintah menyebutnya dengan istilah yang beragam, antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat setempat, masyarakat terasing, komunitas adat terpencil. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang sejak nenek moyang, mereka mempunyai lembaga sosial-politik dalam mengurus ruang publik dan privatnya yang berevolusi secara terus-menerus hingga memberi ciri dan karakter terhadap masyarakat adat sebagaimana sekarang ini ada dan hidup di beberapa tempat di Indonesia.[2]  Tulisan ini menggambarkan bagaimana negara dan modal memperlakukan masyarakat adat termasuk hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Pada bagian akhir penulis menawarkan pluralisme hukum sebagai salah satu solusi hukum yang layak didiskusikan untuk menjadi tawaran agar menjawab sebagian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat. Continue reading…

Share

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Guna Mendukung Komitmen Indonesia Dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sektor Kehutanan

urgensi-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-guna-mendukung-komitmen-indonesia-dalam-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-grk-dari-sektor-kehutananIndonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41   persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Komitmen tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi indonesia, karena berdasarkan laporan resmi Indonesia kepada United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) menunjukan bahwa 85 persen (2.563.000 Gg) dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia masih belum efektif dan terbuka, dimana hal tersebut ditandai dengan masih adanya konflik di sektor kehutanan dan masih maraknya penebangan liar serta konversi hutan yang berujung pada terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam skala masih. Sehingga komitmen Indonesia tersebut harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

Continue reading…

Share

Inkonsistensi Inpres No.10 Tahun 2011 Terhadap Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

inkonsistensi-inpres-no-10-tahun-2011-terhadap-perbaikan-tata-kelola-kehutanan-indonesiaMoratorium yang ditunggu-tunggu akhirnya mendapatkan juga dasar hukumnya melalui terbitnya Inpres No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Terbitnya instruksi tersebut tidak lepas dari perdebatan dan pergulatan panjang melalui berbagai lokakarya dan diskusi yang digelar sebelum penerbitan instruksi tersebut. Menandakan banyak pihak yang menaruh perhatian dan tidak sedikit pihak-pihak yang berharap melemahkan substansi dari inpres tersebut. Upaya tersebut berhasil, terbukti dengan penerbitan Inpres yang mundur 4 bulan dari waktu yang seharusnya. Menunjukan sekali lagi bahwa “niat” Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan melalui penundaan izin, belum bisa dikatakan niat tulus.

Continue reading…

Share

“Tantangan dan Upaya Pembenahan Pengelolaan Hutan Yang Sistematis”

tantangan-dan-upaya-pembenahan-pengelolaan-hutan-yang-sistematisPembenahan pengelolaan hutan bukan perkara yang mudah, semangat melakukan perubahan total pada sektor kehutanan telah dirasakan sejak bergulirnya reformasi. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, belum bisa menjawab keinginan terjadinya perubahan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Terbitnya TAP MPR/IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, telah memantapkan kembali sikap langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan dalam aspek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk sektor kehutanan. Namun demikian, komitmen tersebut terus melemah dan melenceng dari persoalan dasar yang ingin dijawab dari pembaharuan pengelolaan sumber daya hutan. Hal itu, ditandai dengan tingkat deforestasi yang terus meningkat sejak reformasi (1998) dan mencapai puncaknya pada periode tahun 2000 – 2004, yaitu sebesar 2,8 juta ha (Departemen Kehutanan, 2004). Selain itu, berdasarkan data yang terbaru laju deforestasi pada periode 2000-2009 adalah 1.515.892,66 Ha/tahun dengan luas deforestasi yang mencapai 15.158.926,59 Ha (periode 2000-2009) serta tutupan hutan (forest cover) Indonesia pada tahun 2009 yang hanya menyisakan sekitar 88.170.440,19 Ha (FWI, 2011). Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat dampak yang ditimbulkan apabila deforestasi dan degradasi tersebut terus terjadi, ialah menurunnya potensi sumber daya hutan serta hilangnya kekayaan dan keanekaragaman hayati.

Continue reading…

Share