Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta pembuatan peta geospasial tematik terkait Kebijakan Satu Peta (KSP) dipercepat penyelesaiannya. Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.

“Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi baru ada 26 peta yang selesai karena peta lainnya masih dalam tahap kompilasi atau bahkan belum tersentuh. Rinciannya, sebanyak 57 peta masih dalam proses kompilasi info geospasial dan sebanyak 2 peta belum diolah.

Presiden Joko Widodo berharap kekurangan tersebut bisa segera diselesaikan. Menurutnya, kebijakan satu peta dengan skala 1: 50.000 ini penting karena akan mengurangi kerancuan informasi geospasial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengurusan perizinan, maupun proyek strategis.

“Saya yakin Kebijakan Satu Peta akan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh indonesia,” ujarnya.

Jokowi meminta Pulau Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya.

Kebijakan Satu Peta sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!” ujar Presiden Yudhoyono dalam Rapat Kabinet, 23 Desember 2010.

Perintah Yudhoyono itu muncul setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda.

Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kemudian mengkoordinasikan antar kementrian dan lembaga untuk mewujudkan KSP.

One Map Policy itu kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

Pada 2 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Peta tematik sumber daya alam darat yang tersedia antara lain geomorfologi, liputan lahan, lahan basah, kawasan konservasi, potensi kawasan lindung, ekosistim, lahan kritis, resiko bencana, dan neraca sumber daya lahan.

Lalu peta neraca sumber daya air, neraca sumber daya hutan, neraca sumber mineral, daerah aliran sungai dan integrasi neraca.

ISTMAN MP | UWD

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884163/jokowi-minta-pembuatan-peta-geospasial-tematik-dipercepat

Share

Jokowi Bagikan 12,7 Juta Hektare Hutan Sosial ke Petani

TEMPO.CO, Palangkaraya – Presiden Joko Widodo mengatakan sekitar 25 ribu desa di Nusantara masih berada di kawasan hutan. Hal itu disampaikan Jokowi saat mencanangkan Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dengan Industri Kayu Terpadu di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa, 20 Desember 2016.

Presiden berkunjung ke Palangkaraya untuk menghadiri puncak Hari Kesejahteraan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2016 di Palangkaraya. “Jumlah penduduk yang masih belum sejahtera yang berada di kawasan hutan itu mencapai 10,2 juta jiwa,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, sampai 2019, pemerintah mencanangkan program kehutanan sosial dengan luas tanah yang akan diberikan kepada masyarakat mencapai 12,7 juta hektare. Penerima program ini sangat selektif, yakni hanya untuk rakyat, koperasi, dan kelompok tani.

Pemerintah, katanya, ingin memberdayakan koperasi dan petani. Selain itu, semangat perhutanan sosial itu adalah untuk menjaga kelestarian dan tingkat hidup masyarakat. Caranya, dengan melalui hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan hutan desa. “Kita berkeinginan program kehutanan sosial ini bisa membuat masyarakat secara legal masuk dalam kehutanan sosial,” ujarnya.

Dalam acara yang berlangsung di pinggiran Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Mensegneg Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga hadir. Menurut Jokowi, bila program ini berhasil, akan digelar di daerah lain ke depannya. “Sekarang ini sudah banyak daerah yang antre untuk mendapatkannya, tapi saya belum mau kasih tahu,” ujarnya.

KARANA W.W.

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/20/173829229/jokowi-bagikan-12-7-juta-hektare-hutan-sosial-ke-petani

Share

2017, Restorasi Gambut Ditargetkan Capai 400 Ribu Hektare

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan restorasi lahan gambut mencapai 400 ribu hektare pada tahun depan. Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi Wardana mengatakan kebutuhan biaya restorasi tersebut Rp 1,44 triliun. Namun anggaran yang tersedia hanya Rp 912 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Budi menggalang dana pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat internasional yang berasal dari Uni Eropa, Norwegia, Inggris, Jepang dan Korea. “Kita mencari development patner dalam restorasi,” kata dia di diskusi tempo.co di kawasan Kuningan, Rabu, 30 November 2016.

Tahun depan BRG menargetkan pemetaan dan inventarisasi lahan seluas 820 ribu hektare di 80 kawasan hidrologis gambut (KHG), penanganan 104 desa gambut dan menetapkan 80 zona KHG. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 9 KHG.

Untuk tahun ini, BRG mulai melakukan restorasi lahan gambut dengan target 600 ribu hektare serta melakukan pemetaan, inventarisasi 606 ribu hektare di empat KHG dan penanganan 104 desa gambut.

Dari sasaran 600 ribu hektare itu, Budi mengatakan 20 persen berupa proyek fisik yang ditangani BRG, seperti rewetting, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Sisanya berupa proyek kerja sama dengan kementerian dan lembaga seperti pembangunan 400 sumur bor dan 30 sekat alternatif.

Penanganan 104 desa ini akan berdampak restorasi gambut seluas 800 ribu hektare dan berlangsung selama lima tahun. “Target kita (sampai 2020) seribu desa di tujuh provinsi,” kata dia. Tujuh lokasi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Lembaga ini menetapkan prioritas perencanaan dan pelaksanaan mulai dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Sumatera Utara Abdul Rauf mengatakan yang terpenting dari restorasi adalah pengelolaan air. “Bagaimana kita mengatur kelembagaan petani, karena tidak bisa individu mengelola sendiri, harus hamparan,” kata dia. Menurut dia, produktivitas gambut akan terjaga jika mampu mempertahankan permukaan air di 60 hingga 70 centimeter.

Target restorasi tersebut bagian dari rencana restorasi gambut selama lima tahun sebanyak dua juta hektar sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga ini dibentuk Presiden Joko Widodo tanggal 6 Januari 2016 lalu untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Kepala Restorasi Gambut Indonesia Nazir Foead, pemerintah bisa memperoleh dana segar senilai Rp 500 triliun setiap tahun dari penjualan karbon gambut. Syaratnya, mampu menjaga lahan gambut dari kerusakan, dan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan gambut tidur menjadi area produktif pertanian.

Dia mengatakan, Rp 500 triliun tersebut setara dengan 1 giga ton karbon. Ini bisa didapat jika Indonesia mampu melindungi 6,2 juta lahan gambut yang masih utuh atau tidak terbakar dari total luas 14,9 juta lahan gambut di tujuh provinsi. “Perhatian kami tahun ini di empat kabupaten di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Riau. Tahun depan baru mulai di Kalimantan Barat,” kata Nazir.

ALI HIDAYAT

Sumber:
https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/11/30/090824463/2017-restorasi-gambut-ditargetkan-capai-400-ribu-hektare

Share

Kebijakan Satu Data Disusun

PEMERINTAH tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data (One Data Policy). Perpres tersebut dibuat agar menjadi basis dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

“Selama ini, kebijakan yang disusun kita kurang berbasis pada pemanfaatan pada data,” ucap Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho saat ditemui dalam Talk Show bertajuk Peran Data Dalam Perubahan Iklim, di Jakarta, Senin (6/6).

Padahal, lanjut Yanuar, One Data Policy dapat menjadi alat transparansi Pemerintah. Nantinya, Perpres tersebut akan mengatur Siapa dan data mana saja yang bisa diakses oleh publik.

Sejauh ini, dikatakan Yanuar terdapat tujuh Kementerian yang bersedia masuk dalam One Data Policy terutama dalam menyediakan data yang mereka miliki. Yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara khusus, Penerbitan One Data Policy yang ditargetkan untuk rampung pada tahun ini dikatakan Yanuar juga dapat menjadi salah satu keuntungan dalam Rencana Indonesia dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Karena untuk perubahan iklim, bukan hanya dilakukan oleh satu sektor saja, ini kerja multi sektor Kementerian dan Lembaga,” imbuh Yanuar. (OL-2)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49204/kebijakan-satu-data-disusun/2016-06-06

Share

Pemerintah Susun Perpres Satu Data

PEMERINTAH tengah menyusun peraturan presiden (perpres) terkait dengan kebijakan satu data (one data policy).

Nantinya, perpres tersebut diperuntukkan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan bagi kementerian/lembaga.

“Selama ini, kebijakan yang disusun kurang berbasis pada pemanfaatan data,” ujar Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho saat ditemui dalam talkshow bertajuk Peran Data dalam Perubahan Iklim, di Jakarta, kemarin.

One data policy, lanjut Yuniar, juga dapat menjadi alat transparansi bagi pemerintah.

Nantinya, perpres tersebut akan mengatur data mana saja yang bisa diakses publik dan data mana yang hanya bisa diakses pihak-pihak tertentu.

Sejauh ini, Yanuar mengatakan ada tujuh kementerian yang bersedia masuk one data policy.

Ketujuh kementerian itu akan menyediakan data yang mereka miliki.

Ketujuhnya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpres One Data Policy yang ditargetkan terbit tahun ini menurut Yanuar juga akan menguntungkan Indonesia dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Karena untuk aksi-aksi di bidang perubahan iklim bukan hanya dilakukan satu sektor, melainkan kerja multisektor yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” imbuh Yanuar.

Hal senada juga diungkapkan Kasubdit Iklim dan Cuaca Bappenas Syamsidar Thamrin pada kesempatan sama.

Perempuan yang akrab disapa Ida itu mengatakan akses terhadap data aksi daerah di bidang perubahan iklim sering kali terkendala birokrasi.

“Sering kita jumpai, kalau ganti orang (pejabat), data tersebut berada di tangan orang sebelumnya. Itu sebabnya, inventarisasi data sulit dilakukan,” kata Ida.

Padahal, lanjutnya, perencanaan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak bisa lepas dari aktivitas yang sudah dilakukan.

Sayangnya, data terkait hal itu tidak dikelola dengan baik.

Standardisasi data

Sementara itu, Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan standardisasi data termasuk salah satu poin yang akan diatur dalam perpres tersebut.

Standardisasi data dilakukan melalui penguatan terhadap lembaga pengelola data yang dimiliki kementerian dan lembaga sehingga bisa menjadi sumber data yang baik.

“Tidak perlu ada satu lembaga khusus, cukup perkuat pusdatin (pusat data dan informasi) kementerian/lembaga masing-masing dan atur cara menghasilkan data tersebut agar dapat diakses secara online,” ujar Nirarta yang juga menjadi tim perumus ide kebijakan satu data saat menjabat di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) dahulu.

Ia menambahkan, nantinya, hanya ada satu pintu masuk dan keluar data secara nasional.

“Di situ juga diterangkan hal-hal terkait metadata dan tujuan data tersebut dibentuk.”

Meskipun demikian, ia mengakui perjalanan memperbaiki tata kelola data akan memakan waktu yang tidak singkat.

Pasalnya, data yang dikelola bukan hanya yang diproduksi pada tahun ini dan di masa depan saja, melainkan seluruh data lampau yang dihasilkan selama 70 tahun Indonesia merdeka. (H-3)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49266/pemerintah-susun-perpres-satu-data/2016-06-07

Share