Menjelajahi Vila Liar di Puncak Milik Jenderal dan Pengacara

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 362 hektare lahan yang telah dibangun vila liar di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi lahan hutan konservasi itu di Desa Karang Tengah, Babakan Madang, dan Desa Bojong Koneng, Megamendung.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerima permohonan bantuan dari Kementrian LHK untuk penertiban bangunan dan vila liar di Blok Cisadon yang dimiliki lima jenderal dan sejumlah pengacara serta pengusaha.

Pada tahap pertama, sebanyak 15 dari 60 bangunan dan vila akan dibongkar dalam tiga bulan ke depan. Sisanya, 45 bangunan dan vila, menyusul setelahnya.

“Surat permintaan pembongkaran bangunan dan di kawasan Blok Cisadon, Kecamatan Babakan Madang, sudah kami terima dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini,” kata Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Agus Ridho, Jumat 2 Maret 2018.

Untuk menuju kawasan perbukitan di Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Babakan Madang dan RPH Cipayung-Megamendung, Kabupaten Bogor, tak mudah dilewati.

Salah satu akses masuk ke kawasan yang dikenal sebagai blok Cisadon tersebut adalah melalui Jalan Pusdik Polri, Megamendung.

Jalan berbatu yang menanjak dan berkelok-kelok menghadang hingga jantung kawasan Cisadon, tempat berdirinya vila yang disebut-sebut milik pengusaha properti Yulius Puumbatu. Selama ini, hanya mobil offroad yang bisa sampai titik yang termasuk kawasan konservasi itu. Akhir-akhir ini, setelah jalan banyak yang longsor, hanya sepeda motor trail dan pejalan kaki yang bisa melintas.

Tempo menjelajahi kawasan ini dari Sabtu sampai Ahad, 3-4 Maret 2018. Beberapa bagian dari kawasan konservasi itu telah berubah menjadi kebun kopi, kebun cengkeh, dan tempat tetirah.

Di dinding vila yang disebut-sebut milik Yulius, terpasang spanduk bertulisan “Keluarga Besar Paguyuban Pondok Pemburu Cisadon”. Pada spanduk itu ada sejumlah foto seorang lelaki berkumis bersama beberapa orang berseragam tentara.

Pada Kamis 1 Maret 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta jaksa pengacara negara memasang plang pengumuman di sejumlah titik di kawasan Cisadon.

Plang itu berisi keterangan bahwa tanah tersebut milik Departemen Kehutanan dan dikelola oleh Perum Perhutani Bogor. Plang tersebut juga mencantumkan ancaman hukuman bagi siapa pun yang mengklaim lahan negara tersebut.

Kemarin, di beberapa titik dekat plang yang dipasang jaksa telah berdiri plang tandingan. Yulius, melalui kuasa hukumnya, Harris Arthur Hedar dan Andi Syamsuddin, berkukuh mengklaim lahan itu milik dia.

Sejumlah warga setempat yang ditemui Tempo menuturkan, sejak 1990-an, banyak pejabat dan pengusaha asal Jakarta yang membeli lahan di kawasan Cisadon dari para biong alias makelar tanah. Makelar menjual lahan Rp 20–60 ribu per meter persegi.

Hingga kemarin, Tempo masih menjumpai beberapa orang yang menyatakan “siap membantu” bila ada orang Jakarta yang ingin membeli lahan.

Belakangan, sejumlah pejabat dan pengusaha asal Jakarta itu terlibat konflik. Mereka berebut mengklaim sebagai pemilik lahan. Karena konflik itu, menurut sejumlah warga, sejak tujuh bulan terakhir Yulius “menyewa” beberapa orang berseragam tentara untuk menjaga lahannya. “Tentara bayaran itu pergi sejak ada penyegelan oleh pemerintah pusat,” kata seorang warga.

Wakil Administratur Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Bogor, Imam Widodo, membenarkan adanya warga setempat yang bekerja sama dengan para makelar untuk menjual hutan konservasi secara ilegal yang telah dibangun vila di kawasan Puncak. “Kami berencana memanggil mereka untuk dimintai keterangan,” tutur Imam.

Sumber:
https://metro.tempo.co/read/1066752/menjelajahi-vila-liar-di-puncak-milik-jenderal-dan-pengacara

Share

Ada Jenderal dan Pengacara Kuasai Hutan Lindung 370 Ha di Puncak

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara menguasai lahan konservasi seluas 368,8 hektare di kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Benar, lima jenderal, pengusaha, dan pengacara itu mengklaim punya tanah di situ,” kata Wakil Administratur Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Bogor, Imam Widodo, kepada Tempo pada Minggu 4 Maret 2018.

Koran Tempo terbitan Senin 5 Maret 2018 menurunkan headline bertajuk ‘Jenderal dan Pengacara Kuasai Lahan Konservasi di Puncak’.

Menurut Imam, para jenderal, pengacara, dan pengusaha tersebut menguasai tanah negara itu sejak belasan tahun silam. Mereka membeli lahan dari para “biong”—sebutan masyarakat setempat untuk makelar tanah.

Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur), wilayah RPH Cipayung dan RPH Babakan Madang merupakan kawasan konservasi air dan tanah.

Penguasaan lahan konservasi itu mendapat sorotan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kejaksaan Negeri Cibinong menyegel lahan tersebut, Kamis 1 Maret 2018.

Langkah itu merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1635 K/Pdt Tahun 2012. Putusan tersebut memenangkan Perhutani Bogor atas Yulius Puumbatu, pengusaha properti asal Poso, Sulawesi Tengah.

Pada mulanya, menurut Imam, hanya Yulius yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang dikenal sebagai Blok Cisadon itu. Beberapa tahun kemudian, para jenderal, pengusaha, dan pengacara dari Jakarta membeli lahan dari makelar.

Selain mendirikan 15 vila, mereka menjadikan lahan tersebut sebagai kebun kopi dan area perburuan babi hutan.

Pada 2006, Yulius menggugat Perhutani ke Pengadilan Negeri Cibinong. Namun pengadilan tingkat pertama sampai kasasi memenangkan Perhutani.

Setelah keluar putusan MA, menurut Imam, lima jenderal menyatakan bersedia mengembalikan lahan kepada negara. Tempo berusaha menghubungi para jenderal tersebut untuk meminta konfirmasi. Namun mereka tak merespons.

Beberapa hari setelah Kementerian Lingkungan menyegel lahan, kuasa hukum Yulius, Harris Arthur Hedar dan Andi Syarifudin, memasang papan pengumuman tandingan. Mereka tetap mengklaim bahwa Yulius merupakan pemilik sah lahan tersebut.

Kedua advokat beralasan, putusan MA bersifat deklaratif alias hanya menyatakan siapa yang berhak atas tanah.

Menurut mereka, putusan MA tak memerintahkan pengosongan lahan. “Perhutani ‘gagal paham’ atas putusan hakim,” kata Harris. “Itu putusan banci, tak bisa dieksekusi,” ujar Andi.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Indra Eksploitasia, menjelaskan bahwa lahan yang diklaim Yulius dan para jenderal itu termasuk kawasan konservasi Bopunjur, yang luas totalnya 9.200 hektare.

Sebanyak 15 vila di atas lahan hutan di Blok Cisadon harus dibongkar. “Kalau pemilik tak membongkar sendiri, akan kami bongkar paksa,” kata Indra.

Sumber:
https://metro.tempo.co/read/1066712/ada-jenderal-dan-pengacara-kuasai-hutan-lindung-370-ha-di-puncak

Share

Jokowi Mau Indonesia Seperti Skandinavia, Makmur dari Hutan

TEMPO.CO, YOGYAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku takjub dengan cara kerja negara negara Skandinavia yang selama ini dikenal bisa hidup makmur hanya hutan yang mereka miliki. Skandinavia merujuk negara seperti Norwegia, Swedia, Denmark, juga Finlandia. “Beberapa negara Skandinavia bisa kaya raya dari hutan saja, bukan dari yang lain,” ujar Jokowi saat menghadiri Hari Menanam Pohon Indonesia di Desa Karangasem Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Sabtu 9 Desember 2017.

Jokowi pun mengaku terkesima usai bertemu pemerintah Finlandia belum lama ini. Sebab negara itu pendapatan negaranya sebagian besar didominasi dari mengelola hasil hutan seperti menjual kayu. “80 persen income (Finlandia) dari hutan, padahal kita ini menanam apa apa juga akan hidup,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia belum serius mengelola hutannya. Sehingga sampai sekarang belum bisa mengandalkan hutan untuk memakmurkan hidup masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan negara negara Skandinavia.

Jokowi pun menuturkan maraknya bencana seperti banjir juga longsor tak hanya karena faktor cuaca ekstrem. Tapi juga dipengaruhi karena alam yang belum dirawat sungguh sungguh. Jokowi percaya pengelolaan hutan yang baik akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Tidak hanya hasilnya berupa kayu namun juga hasil non kayu yakni sumber pangan, sumber obat, sumber gizi dari jenis buah buahan yang ada. “Kalau kita serius menangani hutan, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan untuk mewujudkan gerakan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah setiap tahun menyediakan 50 juta batang pohon yang ditangani 50 unit persemaian permanen. Menurut Siti, kementeriannya telah membentuk 600 unit kebun bibit rakyat. Di mana tian kebum bibit itu mampu memproduksi 20-30 ribu bibit pertahun.

” Sejak tahun 2014, areal penanaman pohon di seluruh provinsi Indonesia yang dilakukan sudah tercapai sekitar 4,22 juta hektar,” ujar Siti.

Langkah mengintensifkan penanaman pohon itu guna mengurangi lahan kritis di Indonesia yang pada tahun 2013 melalui survei tercatat sebanyak 24 juta hektar. “Kami akan survei kembali kondisi laham kritis ini tahun 2018 nanti,” ujarnya.

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/1040945/jokowi-mau-indonesia-seperti-skandinavia-makmur-dari-hutan

Share

Sindir Gerakan Tanam Sejuta Pohon, Jokowi: Nggak Ada Pohonnya

TEMPO.CO, Yogyakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir kebiasaan seremonial dalam gerakan menanam pohon di Indonesia yang menurutnya lebih bicara angka angka besar namun efeknya tak terlihat dan terasa manfaatnya. “Tadi ini, dari informasi yang saya terima, kita menanam 45 ribu pohon, ini akan saya hitung benar ya?”ujar Jokowi di sela peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2017 di Kecamatan Ponjong, Gunungkidul Sabtu 9 Desember 2017.

Jokowi mengungkapkan itu karena merasa miris pada aksi gerakan menanam pohon yang terkesan seremonial. Menekankan sisi kuantitatif bukan kualitatif seperti jutaan atau miliaran. “Biasanya setiap tahun kita mendengar, yang ditanam 1 miliar pohon, 1 juta pohon, tapi pas saya hitung sampai puluhan tahun ngga ada pohonnya,” ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Anjurkan Tanam Sengon

Jokowi pun kesal dan penasaran. “Terus itu angka- angka apa? Saya lebih senang angka riil. 45 ribu angka riil. Ini pun harus saya cek, apa iya 45 ribu itu hidup semua pohonnya? Jangan jangan hanya hidup dua ribu,” ujarnya.

Jokowi pun meminta kebiasaan buruk hanya menanam pohon tanpa dikawal kelanjutannya ini diubah. Sebab, ujar Jokowi, anggaran yang diguyurkan pemerintah untuk menghijaukan Indonesia selalu besar. Baik di tingkat pusat maupun daerah. “Bertahun tahun anggaran itu habis dan saya tanya, mana yang sudah hijau?” katanya.

Jokowi pun meminta jajarannya ketika menggunakan anggaran untuk gerakan menanam pohon benar-benar dihitung efektifitasnya.”Jangan pohon baru setinggi 30 sentimeter sudah ditanam, harusnya yang ditanam yang gede-gede,” ujarnya.

Jokowi juga mengkritik agar dalam gerakan menanam pohon berhitung dengan keluarnya anggaran. “Anggaran keluar pertengahan tahun, belum bibitnya menyiapkan lama, akhirnya bibit baru usia 30 senti dipaksa ditanam, dan tidak ada biaya pemeliharaan ya mana bisa hidup? ” ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan SBY Tanam Pohon, Artis-artis Ini Ikut

Jokowi kecewa kebiasaan buruk dalam penggunaan anggaran untuk gerakan tanam pohon ini selalu berulang tiap tahun. “Kita tahu ini salah tapi berulang terus tiap tahun,” ujarnya. Jokowi pun meminta ketika suatu pohon ditanam terus dikawal dan dipastikan tetap hidup dan bermanfaat. “Ditongkrongi terus pohon itu, jangan ditanam terus ditinggal,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan dalam hari menanam pohon Indonesia 2017 ini total sebanyak 45 ribu pohon ditanam di perbukitan karst Desa Karangasem Kecamatam Ponjong Gunungkidul itu. Meliputi pohon jati, akasia, juga jambu.

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/1040834/sindir-gerakan-tanam-sejuta-pohon-jokowi-nggak-ada-pohonnya

Share

Jokowi Minta Pulau Kalimantan Jadi Prioritas Kebijakan Satu Peta

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya dalam Kebijakan Satu Peta (KSP). Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan ada sejumlah masalah yang menyebabkan Kalimantan menjadi prioritas.

Baca juga: Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat

“Salah satunya karena kebakaran hutan itu loh. Jadinya, diprioritaskan ke Kalimantan,” ujar Sofyan saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.

Dalam rapat itu, Jokowi meminta pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dipercepat tahun ini. Maklum dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya.

Padahal, kaya Sofyan, kebijakan tersebut penting untuk mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan kebijakan atau proyek strategis nasional.

Berdasarkan pembukaan ratas, ada 85 tematik untuk Kebijakan Satu Peta. Dari 85, 26 sudah selesai, 57 peta masih dalam tahap kompilasi, dan dua belum tersentuh.

Kalimantan termasuk salah satu wilayah yang beberapa kali dilanda bencana kebakaran hutan. Hampir tiap tahun ada kebakaran di sana. Oleh karenanya, kata Sofyan, pembuatan peta geospasial tematik sangat penting untuk mengantisipasi dan merespon kebakaran di sana.

“Untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan untuk pencegahan kebakaran hutan,” ujarnya.

Selain untuk mengantisipasi kebakaran, Kalimantan dijadikan prioritas juga karena banyaknya sengketa tanah di sana atau batas yang tumpang tindih. Hal itu, kata Sofyan, mengganggu proyek pembangunan oleh pemerintah.

“Apabila selama ini orang bikin peta sendiri, dengan Kebijakan Satu Peta jadi sinkron semua,” ujar Sofyan soal peta dengan skala 1:50.000 itu.

Ditanyai masalah apa yang dihadapi dalam pembuatan peta geospasial tematik Kalimantan, Sofyan mengatakan ada batas wilayah, batas desa, batas kabupaten yang tumpang tindih.

“Belum penentuan tata ruang, jadi ada beberapa rekomendasi (dari ratas) yang perlu mendapat tindakan dari Kemendagri, kantor saya, dan Kementerian Kehutanan,” ujarnya tegas.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa Kebijakan Satu Peta ini juga penting untuk kebijakan reforma agraria. Sebagaimana telah diberitakan, kebijakan yang terdiri atas redistribusi aset atau perhutanan sosial itu akan difokuskan ke luar Jawa.

ISTMAN MP

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884190/jokowi-minta-pulau-kalimantan-jadi-prioritas-kebijakan-satu-peta

Share