Pabrik Kayu Lapis Tutup, 1.076 Karyawan di PHK Massal

KOTAWARINGIN BARAT – Perusahaan dibidang playwood (kayu lapis) terbesar di Kalimantan Tengah mengalami kesulitan finansial akibat ekonomi yang terus memburuk selama 3 tahun terakhir. Dampaknya perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ini terpaksa menutup operasional perusahaan dan merumahkan (PHK) 1.076 karyawannya.

PT Korindo Aria Bima Sari (KABS) sudah beroperasi selama 38 tahun. Perusahaan ini berdiri sejak 1980 dan harus menanggung imbas ekonomi Indonesia yang terus memburuk dalam tiga tahun terakhir. “Dengan berat hati kami harus menutup produksi playwood (kayu lapis) dan merumahkan ribuan karyawan. Karena jika terus dipaksa beroperasi dampaknya akan berbahaya bagi perusahaan dan juga karyawan,” ujar Kepala Personalia PT KABS, Reza didampingi General Manager Jang Ho Wook saat jumpa pers di Pangkalan Bun, Sabtu (13/10/2018).

Ia mengungkapkan, per 21 Oktober 2018, pabrik playwood ini akan berhenti beroperasi. Terkait hak hak karyawan akan dipenuhi semua, sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan, jika tutup perusahaan dengan alasan mengalami kerugian selama lebih dari dua tahun, maka perusahan bisa membayarkan 1x uang pesangon, 1x uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15% .

Meskipun keuangan perusahaan kurang baik, sebagai penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan waktu cukup lama, PT KABS menekankan akan membayar 2x uang pesangon serta penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 % pesangonnya. “Alhamdulillah tidak ada gejolak di dalam, karena semua karyawan menyadari kondisi perusahaan. Dan perusahaan juga memastikan pada akhir Oktober dan paling lama awal November semua hak karyawan akan dibayar,” ungkapnya.

Reza menambahkan, pihak perusahaan sudah menghitung dana yang akan disiapkan untuk memberi pesangon ribuan karyawan tersebut setelah mendapat persetujuan dari manajemen pusat. “Setelah kita hitung, uang pesangon dan ganti rugi yang harus disiapkan sebesar Rp98 Miliar dan Gaji terakhir harus disiapkan Rp8 Miliar. Rata rata karyawan di PT KABS sudah bekerja 20 tahunan, dan mereka rata rata akan menerima uang pesangon Rp90Juta-Rp100 juta,” terang dia.

Terkait PHK massal ini memang berdampak pada ekonomi dan sosial di Kabupaten Kobar. Namun kemungkinan besar tidak begitu begejolak, sebab mayoritas karyawan PT KABS sudah berumur 40 tahun ke atas. Sedangkan yang berumur 30 tahun ke bawah hanya sekitar 10%. “70% dari total 1.076 karyawan sudah berumur 40 tahun, 20% berumur 30-40 tahun dan 10% lagi di bawah 30 tahun, dan jika dilihat mayoritas sudah punya usaha masing masing.”

Untuk diketahui, PT KABS selama ini mengekspor produksi kayu lapis ke Timur Tengah dan Eropa sejak tahun 1980. Karena penurunan penjualan di luar negeri, bisnis kayu lapis Indonesia telah memasuki masa krisis sejak lima tahun terakhir. Selain menurunya pembeli, bahan baku kayu juga harganya terus naik karena imbas dari melonjaknya nilai dollar terhadap rupiah.

PT. KABS menyatakan, ada kemungkinan akan ada pengoperasian pabrik kembali sambil menunggu perbaikan ekonomi Indonesia dan juga adanya permintaan kayu lapis dari luar negeri. “Jika ditanya kemungkinan Korindo akan beroperasi lagi, kita belum bisa jawab. Yang jelas ada, tapi semua yang menentukan manajemen di pusat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT Korindo Aria Bimasari, Suharyanto mengatakan, semua karyawan menerima dengan baik keputusan manajemen untuk menutup operasional perusahaan asal hak-haknya bisa dibayar dalam waktu yang cepat dan sesuai aturan UU Ketenagakerjaan. “Dan perusahaan menjamin hak hak mereka akan terbayarkan pada 30 dan 31 Oktober atau paling lama awal November sudah beres. Oleh karena itu karywan semua legowo dan ikuti aturan,” ujar Aria.

Sumber:
https://ekbis.sindonews.com/read/1345963/34/pabrik-kayu-lapis-tutup-1076-karyawan-di-phk-massal-1539425506

Share

Kebijakan Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Mendunia

jpnn.com, ROMA – Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di Kantor Pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Siti Nurbaya Bakar, mengatakan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

“Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata kepada masyarakat banyak sekaligus pemerintah telah menjadi simpul negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret,” ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui pernyataan pada media, dari Roma, Italia, Kamis (19/7).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia’s Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan pandangan dan merespon positif perubahan besar sektor kehutanan Indonesia di era Presiden Jokowi.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 150 orang. Tampak di antara para hadirin, para pakar dan pemerhati kehutanan dunia seperti Prof. John Innes dan Prof. Hosny El Lakany dari Universitas British of Columbia Canada, Gerhard Dieterle Direktur Eksekutif ITTO, dan Juergen Blaser, ahli kehutanan internasional dan perubahan iklim dari Swiss, serta Dr. Efransjah dari Indonesia sebagai moderator.

Langkah Koreksi Jokowi
Menteri LHK menjelaskan bahwa The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2018 memuat hasil dari berbagai langkah koreksi sektor kehutanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Buku ini memaparkan informasi mendalam tentang kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018.

Pada diskusi yang berlangsung di Sheikh Zayed Center, Menteri Siti menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional.

Persoalan-persoalan tersebut di antaranya luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.

Buku SOIFO 2018 menyatakan bahwa 63% wilayah Indonesia atau sekitar 120,6 juta ha adalah kawasan hutan (forest area). Tantangan pengelolaan kawasan hutan seluas itu dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat, serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum melalui pelaksanaan sembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintahan Joko Widodo.

Buku tersebut juga memuat informasi tentang angka deforestasi tertinggi yang terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000 yaitu sebesar 3,5 juta ha per tahun. Angka ini menurun pada periode 2002 sampai 2014 dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha.

“Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, deforestasi kembali menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha,” ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, di antaranya melalui kebijakan strategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses kepada masyarakat untuk hutan dapat dikelola secara lestari dan bertanggungjawab melalui Perhutanan Sosial dan TORA, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum.

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini dikelola dengan sistem yang terintegrasi sehingga jumlah titik panas (fire hotspot) terus menurun dari tahun ke tahun.

Dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 94 persen. Dari tahun 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan sebesar 36 persen, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83 persen dan 62 persen.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan peringatan dan deteksi dini, respon dini, patroli rutin, pelibatan Pemda serta masyarakat, dan upaya menyeluruh lainnya mengingat Indonesia memainkan peran strategis dalam memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim.

Pelibatan Masyarakat
Buku SOIFO 2018 juga memaparkan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam perhutanan sosial. Sampai Juni 2018, luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar yang dikelola sekitar 384 ribu keluarga. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengakui hutan adat dan perlindungan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaaan kawasan konservasi. Ditambah lagi, dorongan untuk agar kontribusi ekonomi nasional dan sektor swasta dari sektor kehutanan terus meningkat.

Yang terakhir ini menurut Menteri Siti Nurbaya, sedang dalam tantangan dan diselesaikan KLHK bersama-sama APHI dipimpin Indroyono Susilo yang juga hadir dalam acara tersebut.
Respons sangat positif dari FAO direfleksikan dengan ungkapan pentingnya langkah-langkah besar Indonesia yang menjadi sangat berarti bagi dunia. FAO akan membantu dukungan sistematis dan teknis untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam agroforestri, agrosilvopastur dan agrosilvofishery dengan penyuluhan hutan sosial dan lembaga keuangan mikro, begitupun dalam tata kelola gambut termasuk dalam rencana pengembangan International Peatland Centre di Indonesia.

“Secara khusus telah dibahas dengan Deputy DG FAO untuk formulasi konkret langkah-langkah dukungan FAO dan mengundang FAO ke Indonesia pada September mendatang,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK bersama Ketua Umum APHI juga menyerahkan souvenir kayu ukiran Jepara berupa burung Elang Bondol untuk diletakkan di ruang lobby atau ruang Indonesia di Markas besar FAO.

“Semoga upaya menyampaikan kepada dunia langkah korektif Presiden Jokowi ini dapat dipahami dan akan mengurangi ‘tekanan’ internasional kepada Indonesia atas alasan lingkungan, misalnya seperti isu sawit,” tutup Menteri Siti Nurbaya.(jpnn)

Sumber:
https://www.jpnn.com/news/kebijakan-perubahan-tata-kelola-hutan-era-jokowi-mendunia

Share

Indonesia Ministry of Environment and Forestry Finalize the First “State of the Indonesia’s Forest“ Publication

The Ministry of Environment and Forestry (MOEF) has embarked upon the production and publication of the first “State of the Indonesia’s Forests” (national SOFO) publication in collaboration with FAO of the United Nations. Today (15/1) Ministry of Environment of Indonesia with FAO high officials gathered to attend the advanced writing workshop to finalize the content of the national SOFO publication.

The publication will highlight the successful efforts of the Government of Indonesia through various policy instruments and forestry practices to promote good governance of sustainable forest management in Indonesia.

“State of Indonesia Forest (National SOFO) is the future of our forest. This publication perhaps will stay until 30 years later. This report is a huge step for Indonesian forestry, and we are able to achieve it with the FAO support. Perhaps this can be compared with FAO support to Indonesia’s agricultural development in the 70’s,” said Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya, who also the Editor in Chief in the publication at the opening of the workshop.

SOFO will provide information to the global community, the state of Indonesia’s forests and forestry resources, and the efforts of the Indonesian Government to democratize the allocation of forestry resources.

This publication will also prevent and manage deforestation and degradation of forestry resources and to ensure environmental justice and equality of opportunity for all members of Indonesia’s communities, including communities of indigenous people.

“The world is seeking for a leader in the forestry, in the wildlife. The international society is expecting our leadership” said Siti.

There are six chapters in the National SOFO publication draft: (1) Introduction, (2) An overview of Indonesia’s forest area, (3) Overcoming drivers of deforestation and forest degradation, (4) Capacity building in forest management, (5) Towards a new paradigm of conservation area management, and (6) National economic contribution and the private sector, discussing the following topics of international interests: (1) Governance of forest area, 2) Climate change mitigation and adaptation, 3) Peat ecosystem management, 4) Community participation in the forest management, 5) Protection and conservation of biodiversity 6) Sustainable production forest.

“It has been an honour for FAO to support the Indonesia SOFO process since October 2017. FAO sees the Indonesia SOFO as being not only an important publication for this country but also for the rest of the world,” stated FAO Representative in Indonesia Stephen Rudgard.

The first draft is under a technical review, an updated draft will come up later this month. The report is expected to be launched at end of June 2018, in a soft launching ceremony in Indonesia. The Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya will present the “State of Indonesia Forest” at the 24th session of the FAO Committee on Forestry (COFO) in Rome, July, 2018.

Selected Media Reports:

  • (Tempo English) https://en.tempo.co/read/news/2018/05/15/206918474/Govt-Finalize-First-State-of-Indonesias-Forest-Publication (EN)
  • (Republika) http://m.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan-hidup-dan-hutan/18/05/15/MOEF finalize “2018 State of Indonesia Forest” –
  • (Indonesws) http://indonews.id/artikel/13411/KLHK-FAO Jointly Compose “Indonesia State of forest”
  • (Inews) https://www.inews.id/finance/read/123249/MoEF finalise “2018 Indonesia State of Forest”
  • (Lampung Post) http://www.lampost.co/Indonesia Writes “2018 State of Indonesia Forest” (ID) html
  • (Inilah) https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2456115/Indonesia Writes “Status of Indonesia Forest”
  • (Nusantara post) http://nusantarapos.co.id/read/2018/05/15/Minister Siti: Needs Encounragement for good governance in Forest Management html/
  • (Media Duta) http://mediadutaonline.com/Indonesia Writes “2018 State of Indonesia Forest”
  • (Masalembo) http://www.masalembo.com/2018/05/Minister Sitti Improves SOFO Document Writing
  • (Panji NKRI) https://panjinkri.com/Indonesia Writes 2018 “National SOFO”
  • (Infoindotim) https://www.infoindotim.com/2018/05/15/Indonesia Writes “Indonesia state of Forest”

Sumber:
http://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/fr/c/1129629/

Share

KLHK Terbitkan Buku The State of Indonesia’s Forest 2018

jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan soft launching buku The State of Indonesia’s Forests 2018.

Di dalam buku ini berisi kumpulan dari perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan oleh KLHK selama 3,5 tahun terakhir dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Buku ini dikembangkan oleh KLHK, untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas Adat.

Indonesia, selama sepuluh tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya

Menteri Siti juga berujar bahwa selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang, hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.

“Kita sering dihajar oleh dunia internasional karena kita luput dalam mendata dan mendokumentasikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan untuk mengelola hutan kita. Seharusnya kita menerapkan prinsip write what you do, do what you write,” papar Siti.

Komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mencapai demokratisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil positif, seperti penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan, tata kelola gambut yang menjadi tolok ukur bagi dunia internasional serta deforestasi di Indonesia yang terus dapat ditekan.

“Bila pada era tahun 2000-an deforestasi di Indonesia tercatat mencapai 3,5 juta ha per tahun, dan terus turun ke angka 2 juta ha, selanjutnya ke 1,6 juta ha. Pada tahun 2014 saat Presiden Jokowi awal menjabat deforestasi ada pada angka 1,2 juta ha kemudian dengan law enforcement yang ketat, saat ini deforestasi dapat diturunkan pada angka terendah yaitu hanya seluas 400.000 ha pertahun di seluruh kawasan Indonesia. Ini merupakan capaian yang cukup baik dari proses kebijakan dan komunikasi yang panjang,” tutur Siti.

Penanganan deforestasi hutan di Indonesia ini cukup berhasil karena beberapa kebijakan yang telah diambil seperti menerapkan sistem untuk sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan yang dapat menghentikan pembalakan liar serta menerapkan sistem untuk menyelesaikan konflik terkait hak penguasaan hutan yang melibatkan masyarakat dan daerah sekitarnya, termasuk komunitas adat.

Selanjutnya tentang kebijakan alokasi lahan. Di Indonesia alokasi lahan diterjemahkan melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan jawaban atas ketimpangan dan kesenjangan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan perusahaan swasta.

“Kebijakan alokasi lahan ini akan memberikan akses pengelolaan hutan bagi 25 ribu desa yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan, Kebijakan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk pemerataan, dan keadilan ekonomi,” kata Siti.

Hal lain yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai konservasi, kawasan- kawasan konservasi di Indonesia jangan menjadi sebuah kawasan yang menakutkan bagi daerah atau bagi rakyat. Kawasan konservasi harus menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi domestik dan desa bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada era ini juga penegakan hukum bidang kehutanan sangat diperkuat. “Perintah Presiden pemberian ijin haruslah dipermudah, wajar dan natural, namun pengawasannya yang diperketat.

Sebagai hasil dari penegakan hukum ini, dalam tiga tahun terakhir lebih dari 164 kasus pelanggaran hukum terkait dengan pelanggaran izin kehutanan, dan ada 300 perusahaan yang masuk dalam pengawasan. Pada era ini juga pertama kalinya diterapkan multirezim law enforcement yang terdiri dari sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana,” pungkas Siti.

Buku ini terdiri dari pengantar singkat (Bab 1), deskripsi dan analisis Kawasan Hutan Indonesia (Bab 2), diskusi tentang upaya untuk mengendalikan dan mengurangi deforestasi (Bab 3), melihat upaya Indonesia untuk mengintensifkan inisiatif kehutanan sosialnya (Bab 4); pertimbangan arah dan tren baru dalam pengelolaan kawasan konservasi (Bab 5); pemeriksaan isu-isu terkait kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional (Bab 6); dan penutup catatan (Bab 7). (adv/jpnn)

Tautan Buku: The State of Indonesia’s Forest 2018 (pdf – 16 Mb)
Sumber:
https://www.jpnn.com/news/klhk-terbitkan-buku-the-state-of-indonesias-forest-2018

Share

22 Ribu Hektar Lahan Perhutani di Bogor Masih Sengketa

TEMPO.CO, BOGOR – Perusahaan Umum (Perum) Perhutani mencatat sebanyak dua puluh dua ribu hektar lahah milik negara yang pengelolaanya dibawah tanggung jawab Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bogor-Banten yang diserobot dan bersengketa dengan warga atau pihak ketiga.

“Berdasarkan data ada sekitar 22 ribu hektar lahan milik negara yang masih dalam kondisi bersengketa dan masih dikuasi oleh warga,” kata Direktur Oprasi Perum Perhutani Heri Priyono, Rabu 25 April 2018.

Dia mengatakan, dari 22 ribu hektar lahan di wilayah Kabupaten Bogor karakter ristik penguasaanya berbeda-beda mulai diklime sebagai tanah milik pribadi atau diserobot oleh penggarap dan beralin fungsi “kasusnya penyerobotan dan penguasaan lahan milik Perhutani tipe dan karakteristik kasuanya berbeda-beda, ada yang dibangun untuk vila, ada juga yang ditanami oleh warga, ” kata dia.

Akan tetapi, khusus untuk lahan milik Perhutani terutama zona hutan lindung yang masuk kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopuncur) seperti yang ditetapkan dalam Kepres nomor 114 tahun 1999 tentang penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Boponju) akan dikembalikan fungsinya,

“Secara bertahap akan diambil alih dari masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan dan sebagai kawsan lindung untuk kawasan Bopunjur,” kata dia.

Dia mengatakan, pentiban dan pembongkaran bangunan dan vila ilegal yang masuk dalam kawasan Perhutani di wilayah Bopujur ini akan dilakukan secara bertahap dan teus menerus, “Pembongkaran belasan bangunan vila milik Yulius yang lahanya sempat diklime miliknya ini merupakan tahap awal, karena akan ada tahap selanjutnya,” kata dia.

Berdasarkan data, lahan yang masuk dalam penguasaan KPH Bogor teraebar dibeberapa daerah yakni Bogor luasnya 9.257.22 h, Parungpanjang luasnya 10.257.22 H, Jonggol luasnya 5.362.24 H, UjungKarawang 14.333.36 H, Jasinga luasnya 8.554.07 H.

Daari total 48.162.79 hektar di bawah Perhutani jika berdasarkan fungsi diantarantya sebagai hutan Produksi, luasnya 25.259.29 hektar, HPT luasnya 17.452.51 H, dan hutan yang fungsinya senagai hutan lidung yakni 6.662.70 hektar.

Sumber:
https://metro.tempo.co/read/1083193/22-ribu-hektar-lahan-perhutani-di-bogor-masih-sengketa

Share