Jokowi Minta Pulau Kalimantan Jadi Prioritas Kebijakan Satu Peta

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya dalam Kebijakan Satu Peta (KSP). Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan ada sejumlah masalah yang menyebabkan Kalimantan menjadi prioritas.

Baca juga: Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat

“Salah satunya karena kebakaran hutan itu loh. Jadinya, diprioritaskan ke Kalimantan,” ujar Sofyan saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.

Dalam rapat itu, Jokowi meminta pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dipercepat tahun ini. Maklum dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya.

Padahal, kaya Sofyan, kebijakan tersebut penting untuk mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan kebijakan atau proyek strategis nasional.

Berdasarkan pembukaan ratas, ada 85 tematik untuk Kebijakan Satu Peta. Dari 85, 26 sudah selesai, 57 peta masih dalam tahap kompilasi, dan dua belum tersentuh.

Kalimantan termasuk salah satu wilayah yang beberapa kali dilanda bencana kebakaran hutan. Hampir tiap tahun ada kebakaran di sana. Oleh karenanya, kata Sofyan, pembuatan peta geospasial tematik sangat penting untuk mengantisipasi dan merespon kebakaran di sana.

“Untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan untuk pencegahan kebakaran hutan,” ujarnya.

Selain untuk mengantisipasi kebakaran, Kalimantan dijadikan prioritas juga karena banyaknya sengketa tanah di sana atau batas yang tumpang tindih. Hal itu, kata Sofyan, mengganggu proyek pembangunan oleh pemerintah.

“Apabila selama ini orang bikin peta sendiri, dengan Kebijakan Satu Peta jadi sinkron semua,” ujar Sofyan soal peta dengan skala 1:50.000 itu.

Ditanyai masalah apa yang dihadapi dalam pembuatan peta geospasial tematik Kalimantan, Sofyan mengatakan ada batas wilayah, batas desa, batas kabupaten yang tumpang tindih.

“Belum penentuan tata ruang, jadi ada beberapa rekomendasi (dari ratas) yang perlu mendapat tindakan dari Kemendagri, kantor saya, dan Kementerian Kehutanan,” ujarnya tegas.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa Kebijakan Satu Peta ini juga penting untuk kebijakan reforma agraria. Sebagaimana telah diberitakan, kebijakan yang terdiri atas redistribusi aset atau perhutanan sosial itu akan difokuskan ke luar Jawa.

ISTMAN MP

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884190/jokowi-minta-pulau-kalimantan-jadi-prioritas-kebijakan-satu-peta

Share

Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta pembuatan peta geospasial tematik terkait Kebijakan Satu Peta (KSP) dipercepat penyelesaiannya. Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.

“Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi baru ada 26 peta yang selesai karena peta lainnya masih dalam tahap kompilasi atau bahkan belum tersentuh. Rinciannya, sebanyak 57 peta masih dalam proses kompilasi info geospasial dan sebanyak 2 peta belum diolah.

Presiden Joko Widodo berharap kekurangan tersebut bisa segera diselesaikan. Menurutnya, kebijakan satu peta dengan skala 1: 50.000 ini penting karena akan mengurangi kerancuan informasi geospasial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengurusan perizinan, maupun proyek strategis.

“Saya yakin Kebijakan Satu Peta akan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh indonesia,” ujarnya.

Jokowi meminta Pulau Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya.

Kebijakan Satu Peta sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!” ujar Presiden Yudhoyono dalam Rapat Kabinet, 23 Desember 2010.

Perintah Yudhoyono itu muncul setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda.

Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kemudian mengkoordinasikan antar kementrian dan lembaga untuk mewujudkan KSP.

One Map Policy itu kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

Pada 2 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Peta tematik sumber daya alam darat yang tersedia antara lain geomorfologi, liputan lahan, lahan basah, kawasan konservasi, potensi kawasan lindung, ekosistim, lahan kritis, resiko bencana, dan neraca sumber daya lahan.

Lalu peta neraca sumber daya air, neraca sumber daya hutan, neraca sumber mineral, daerah aliran sungai dan integrasi neraca.

ISTMAN MP | UWD

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884163/jokowi-minta-pembuatan-peta-geospasial-tematik-dipercepat

Share

Jokowi Bagikan 12,7 Juta Hektare Hutan Sosial ke Petani

TEMPO.CO, Palangkaraya – Presiden Joko Widodo mengatakan sekitar 25 ribu desa di Nusantara masih berada di kawasan hutan. Hal itu disampaikan Jokowi saat mencanangkan Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dengan Industri Kayu Terpadu di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa, 20 Desember 2016.

Presiden berkunjung ke Palangkaraya untuk menghadiri puncak Hari Kesejahteraan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2016 di Palangkaraya. “Jumlah penduduk yang masih belum sejahtera yang berada di kawasan hutan itu mencapai 10,2 juta jiwa,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, sampai 2019, pemerintah mencanangkan program kehutanan sosial dengan luas tanah yang akan diberikan kepada masyarakat mencapai 12,7 juta hektare. Penerima program ini sangat selektif, yakni hanya untuk rakyat, koperasi, dan kelompok tani.

Pemerintah, katanya, ingin memberdayakan koperasi dan petani. Selain itu, semangat perhutanan sosial itu adalah untuk menjaga kelestarian dan tingkat hidup masyarakat. Caranya, dengan melalui hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan hutan desa. “Kita berkeinginan program kehutanan sosial ini bisa membuat masyarakat secara legal masuk dalam kehutanan sosial,” ujarnya.

Dalam acara yang berlangsung di pinggiran Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Mensegneg Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga hadir. Menurut Jokowi, bila program ini berhasil, akan digelar di daerah lain ke depannya. “Sekarang ini sudah banyak daerah yang antre untuk mendapatkannya, tapi saya belum mau kasih tahu,” ujarnya.

KARANA W.W.

Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/20/173829229/jokowi-bagikan-12-7-juta-hektare-hutan-sosial-ke-petani

Share

2017, Restorasi Gambut Ditargetkan Capai 400 Ribu Hektare

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan restorasi lahan gambut mencapai 400 ribu hektare pada tahun depan. Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi Wardana mengatakan kebutuhan biaya restorasi tersebut Rp 1,44 triliun. Namun anggaran yang tersedia hanya Rp 912 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Budi menggalang dana pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat internasional yang berasal dari Uni Eropa, Norwegia, Inggris, Jepang dan Korea. “Kita mencari development patner dalam restorasi,” kata dia di diskusi tempo.co di kawasan Kuningan, Rabu, 30 November 2016.

Tahun depan BRG menargetkan pemetaan dan inventarisasi lahan seluas 820 ribu hektare di 80 kawasan hidrologis gambut (KHG), penanganan 104 desa gambut dan menetapkan 80 zona KHG. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 9 KHG.

Untuk tahun ini, BRG mulai melakukan restorasi lahan gambut dengan target 600 ribu hektare serta melakukan pemetaan, inventarisasi 606 ribu hektare di empat KHG dan penanganan 104 desa gambut.

Dari sasaran 600 ribu hektare itu, Budi mengatakan 20 persen berupa proyek fisik yang ditangani BRG, seperti rewetting, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Sisanya berupa proyek kerja sama dengan kementerian dan lembaga seperti pembangunan 400 sumur bor dan 30 sekat alternatif.

Penanganan 104 desa ini akan berdampak restorasi gambut seluas 800 ribu hektare dan berlangsung selama lima tahun. “Target kita (sampai 2020) seribu desa di tujuh provinsi,” kata dia. Tujuh lokasi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Lembaga ini menetapkan prioritas perencanaan dan pelaksanaan mulai dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Sumatera Utara Abdul Rauf mengatakan yang terpenting dari restorasi adalah pengelolaan air. “Bagaimana kita mengatur kelembagaan petani, karena tidak bisa individu mengelola sendiri, harus hamparan,” kata dia. Menurut dia, produktivitas gambut akan terjaga jika mampu mempertahankan permukaan air di 60 hingga 70 centimeter.

Target restorasi tersebut bagian dari rencana restorasi gambut selama lima tahun sebanyak dua juta hektar sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga ini dibentuk Presiden Joko Widodo tanggal 6 Januari 2016 lalu untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Kepala Restorasi Gambut Indonesia Nazir Foead, pemerintah bisa memperoleh dana segar senilai Rp 500 triliun setiap tahun dari penjualan karbon gambut. Syaratnya, mampu menjaga lahan gambut dari kerusakan, dan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan gambut tidur menjadi area produktif pertanian.

Dia mengatakan, Rp 500 triliun tersebut setara dengan 1 giga ton karbon. Ini bisa didapat jika Indonesia mampu melindungi 6,2 juta lahan gambut yang masih utuh atau tidak terbakar dari total luas 14,9 juta lahan gambut di tujuh provinsi. “Perhatian kami tahun ini di empat kabupaten di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Riau. Tahun depan baru mulai di Kalimantan Barat,” kata Nazir.

ALI HIDAYAT

Sumber:
https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/11/30/090824463/2017-restorasi-gambut-ditargetkan-capai-400-ribu-hektare

Share

Kebijakan Satu Data Disusun

PEMERINTAH tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data (One Data Policy). Perpres tersebut dibuat agar menjadi basis dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

“Selama ini, kebijakan yang disusun kita kurang berbasis pada pemanfaatan pada data,” ucap Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho saat ditemui dalam Talk Show bertajuk Peran Data Dalam Perubahan Iklim, di Jakarta, Senin (6/6).

Padahal, lanjut Yanuar, One Data Policy dapat menjadi alat transparansi Pemerintah. Nantinya, Perpres tersebut akan mengatur Siapa dan data mana saja yang bisa diakses oleh publik.

Sejauh ini, dikatakan Yanuar terdapat tujuh Kementerian yang bersedia masuk dalam One Data Policy terutama dalam menyediakan data yang mereka miliki. Yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara khusus, Penerbitan One Data Policy yang ditargetkan untuk rampung pada tahun ini dikatakan Yanuar juga dapat menjadi salah satu keuntungan dalam Rencana Indonesia dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Karena untuk perubahan iklim, bukan hanya dilakukan oleh satu sektor saja, ini kerja multi sektor Kementerian dan Lembaga,” imbuh Yanuar. (OL-2)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49204/kebijakan-satu-data-disusun/2016-06-06

Share