Menteri LHK Berharap Hutan Sosial Bisa Bantu Rakyat Miskin

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan, Perhutanan Sosial merupakan program murni dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konsep yang utuh untuk pemerataan ekonomi.

Menurut Siti, dengan urut-urutan akses kawasan hutan, fasilitasi sarana usaha termasuk finansial atau untuk masyarakat desa, hutan bisa diapakai untuk bermata-pencaharian, pelatihan, manajemen usaha rakyat, dalam sistematis seperti manajemen korporat.

“Perhutanan Sosial dilaksanakan secara klaster dan akhirnya akan tumbuh pusat ekonomi domestik. Dengan cara ini kesempatan kerja terbuka luas dan penurunan kemiskinan akan signifikan,” kata Menteri Siti Nurbaya dalam siaran pers, Senin (12/11/2018).

Program gagasan Presiden Jokowi ini berbeda dari program pemberdayaan desa hutan di masa lalu yang juga tidak dapat berkembang saat itu hingga akhir 2016.

“Perintah Bapak Presiden ini akan terus ditingkatkan dan dipercepat tahun depan untuk menpercepat aktualisasi mensejahterakan masyarakat dari sumber daya hutan,” ujar Siti Nurbaya.

Presiden Jokowi pada Minggu 11 November 2018, menyerahkan langsung sejumlah Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat, dalam acara penyerahan yang digelar di Taman Hutan Rakyat Juanda, Kota Bandung.

Jokowi mengungkapkan, setiap dirinya berkunjung ke daerah untuk mendengar aspirasi rakyat, urusan perhutanan sosial ini merupakan salah satu yang sering ia dengar. Untuk itu, ia pun memerintahkan jajarannya agar mempercepat proses penyerahan SK ini.

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN yang membawahi Perhutani, Menteri BPN, agar ini dipercepat karena saya tahu setiap saat ke kampung, ke desa, itu yang diinginkan,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, di Jawa Barat sendiri ada potensi 160 ribu hektare hutan yang SK-nya bisa diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini yang diberikan masih sedikit, yaitu baru 10.100 hektare.

“Jadi tadi yang diserahkan kepada bapak, ibu, semuanya adalah SK ini, keputusan Menteri LHK yang memberikan hak kepada bapak ibu semuanya untuk mengolah selama 35 tahun. Resmi! Setelah 35 tahun habis mau diperpanjang silakan. Tapi hak hukumnya jelas, ini pegang ini,” tegasnya.

Dengan pemberian SK perhutanan sosial ini, Presiden pun berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan produktif. Dia pun memberikan masyarakat kebebasan untuk menanaminya dengan berbagai komoditas, misalnya kopi, buah-buahan, atau tanaman holtikultura, terutama yang cocok dengan iklim dan cuaca setempat.

“Tapi kalau mau menanam, dihitung mana yang menguntungkan, mana yang mempunyai harga jual baik. Seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, fokus pada produk-produk unggulan, kopi. Kopi di Jabar ini dijual mahal kalau diekspor keluar negeri. Jadi jangan dijual murah. Kopinya enak, jualnya murah, rugi kita. Petani rugi negara juga rugi,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Berdasarkan data dari Kementerian LHK, total lahan garapan dari SK Perhutanan Sosial yang diberikan kepada masyarakat Jawa Barat yakni seluas 8.617 hektare, terdiri atas 2.943 hektare SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK) dan 5.674 hektare skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) untuk 3.207 KK.

Sumber:
https://nasional.sindonews.com/read/1353975/15/menteri-lhk-berharap-hutan-sosial-bisa-bantu-rakyat-miskin-1542014532

Share

Dukung Perhutanan Sosial, BNI Salurkan KUR ke Lebih 2.000 Petani

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung Program Perhutanan Sosial yang kini dikembangkan di wilayah Jawa Barat (Jabar). Dukungan BNI berupa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani penggarap lahan hutan di Jabar, khususnya di Kabupaten Garut, Cianjur, dan Indramayu.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto mengatakan pihaknya mendukung Program Perhutanan Sosial, sebagai inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap lahan hutan. Perseroan mencatat di tiga kabupaten yang dikembangkan, terdapat 2.313 penerima SK Perhutanan Sosial, baik SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) maupun SK Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULINKK).

“Sebagai penerima SK, para petani menjadi jelas statusnya, yaitu menjadi petani yang layak mendapatkan akses permodalan yang murah dari perbankan,” ujar Catur dalam keterangan tertulis, (11/11/2018).

Dia mengatakan BNI telah menyalurkan KUR untuk penggarap lahan hutan di Jabar senilai Rp470 juta. Sementara yang dalam masih diproses mencapai angka Rp5,5 miliar. Ditargetkan total penyaluran KUR dapat mencapai 220 petani penggarap lahan penerima SK.

Sejak tahun 2017 perseroan juga sudah mendukung Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Tercatat sampai dengan akhir Oktober 2018 penyaluran KUR di Perhutanan Sosial mencapai Rp16,7 miliar. Kredit tersebut disalurkan kepada 3.066 penerima SK Perhutanan Sosial yang diserahkan oleh presiden sebelumnya di Probolinggo, Madiun dan Tuban.

Sedangkan untuk membantu peningkatan kualitas pertanian di lahan garapan, BNI juga menyalurkan bantuan CSR yang diberikan kepada penerima SK Perhutanan Sosial BNI di Jawa Barat. Bantuan diberikan berupa peralatan budi daya tambak bandeng dan sarana produksi perkebunan kopi antara lain 10 unit pompa air, 12 unit Jaring, enam unit mesin potong rumput, tiga unit gergaji mesin.

Dari hasil penyaluran KUR di Jawa Timur, beberapa lokasi binaan telah menunjukkan keberhasilan dari program ini. Salah satunya LMDH Wono Lestari di Lumajang, penerima SK di tempat tersebut berhasil mengembangkan potensi bisnis di daerahnya seperti susu sapi, pisang, madu, getah damar dan akan dikembangkan untuk pengolahan susu menjadi produk bernilai tinggi.

Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1353778/178/dukung-perhutanan-sosial-bni-salurkan-kur-ke-lebih-2000-petani-1541939135

Share

Program perhutanan sosial masih jauh dari target, pemerintah butuh upaya ekstra

KONTAN.CO.ID – MANADO. Hingga pertengahan Oktober, program Perhutanan Sosial baru mencapai 2,06 juta hektare (ha), padahal ada target seluas 12 juta ha yang dicanangkan pemerintah. Mewujudkannya pemerintah butuh ikhtiar lebih.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Montty Girianna bilang, pemerintah terus mengupayakan perluasan Perhutanan Sosial baik di Jawa maupun luar Jawa.

Harga TBS Rakyat Belum Naik Karena Serapan Pabrik Minim
“Untuk pengelolaan perhutanan sosial terbagi menjadi dua yaitu di Jawa pada lahan perhutani dan di luar Jawa dilaksanakan dengan mempertimbangkan luas lahan yang dapat diakses, jangka waktu pengelolaan, sistem pengelolaan dan subyek perhutanan sosial,” jelas Monty dalam Rembuk Nasional, Sabtu (27/19) di Manado.

Untuk pengembangan ekonomi, Kemenko mengembangkan model klaster bagi masyarakat. Kelak petani atau penggarap tak hanya diberikan hak milik atas lahan, tetapi juga disediakan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan.

Di samping itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BUMN, dan mendapatkan jaminan pemasaran untuk hasil produksinya. BUMN dan perusahaan besar ditugaskan untuk menjadi avalis dan offtaker dan memberikan pendampingan.

“Pengelolaan perhutanan sosial ini pun didukung oleh ketersediaan offtaker atau avalis, modal usaha dengan bunga 7% oleh Bank BUMN, dan sinergi dari Kementerian,” sambung Montty.

Sumber:
https://nasional.kontan.co.id/news/program-perhutanan-sosial-masih-jauh-dari-target-pemerintah-butuh-upaya-ekstra

Share

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Reforma Agraria

Jakarta, Gatra.com – Pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan pemerataan ekonomi dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini dirancang untuk menyiapkan ekonomi nasional lolos dari jebakan middle income trap menuju status sebagai negara maju.

Terkait lahan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna menuturkan, kebijakan reforma agraria dilaksanakan melalui legalisasi aset tanah masyarakat, redistribusi lahan, pemberian akses pemanfaatan lahan kehutanan dengan skema perhutanan sosial, dan moratorium perkebunan sawit.

“Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) mencapai 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi aset masing – masing seluas 4.5 juta hektar. Untuk legalisasi ditargetkan diselesaikan 3.9 juta hektar sertifikasi tanah melalui program kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0.6 juta hektar legalisasi lahan-lahan transmigrasi,” ujar Montty dalam talkshow “Pemanfaatan Hutan untuk Kemandirian Ekonomi”, Sabtu (27/10) di Manado, Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk redistribusi ditargetkan 4.1 juta hektar lahan dari pelepasan kawasan hutan, serta 0.4 juta hektar dari lahan terlantar dan ex-Hak Guna Usaha (ex-HGU). Untuk perhutanan sosial mencapai 12.7 juta hektar yang diperoleh dari kawasan hutan termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) dan Industri Hutan Negara (Inhutani).

“Melalui reforma agraria, masyarakat petani tidak hanya diberikan lahan usaha, tetapi juga diberikan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sarana produksi, modal usaha, pemasaran, dan keterampilan,” terang montty.

Baca Juga: Indonesia Hanya Miliki 9.200 Juru Ukur Tanah

Sementara itu, untuk pengelolaan perhutanan sosial terbagi menjadi dua yaitu di Jawa pada lahan perhutani dan di luar Jawa dilaksanakan dengan mempertimbangkan luas lahan yang dapat diakses, jangka waktu pengelolaan, sistem pengelolaan dan subyek perhutanan sosial.

“Pengelolaan perhutanan sosial ini pun didukung oleh ketersediaan off taker atau avalis, modal usaha dengan bunga 9% oleh Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta pendampingan dan penerapan skema bagi hasil yang lebih bermanfaat kepada petani,” kata Montty.

Sebagai informasi, capaian perhutanan sosial per tanggal 16 Oktober 2018 dari target seluas 12 juta hektar, realisasi telah mencapai angka 2.06 juta hektar dengan rincian 2.02 juta hektar berada di luar pulau Jawa dan 41.4 ribu hektar berada di pulau Jawa (lahan Perhutani).

Untuk pengembangan ekonomi, masyarakat akan dibuatkan model ekonomi klaster. Petani atau penggarap tidak hanya diberikan hak milik atas lahan, tetapi juga disediakan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan. Penggarap atau petani akan mendapatkan dukungan, baik melalui Dana Desa atau sumber lainnya mulai dari penyediaan alat produksi pertanian, bibit unggul, dan penyediaan fasilitas pasca panen seperti pengering ataupun gudang.

Di samping itu, mereka akan mendapatkan fasilitas penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BUMN, dan mendapatkan jaminan pemasaran untuk hasil produksinya. BUMN dan perusahaan besar ditugaskan untuk menjadi avalis dan off taker dan memberikan pendampingan.

“Komoditas yang diusahakan pada perhutanan sosial diarahkan untuk dikelola dengan sistem klaster ekonomi sehingga skala ekonomi tercapai dan memudahkan pemasaran hasil produksi petani perhutanan sosial. Untuk itu, usaha yang dikembangkan oleh masyarakat sangat beragam, baik berupa komoditas kehutanan, pertanian, perikanan maupun jasa lingkungan dan pariwisata. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelas Montty.

Di sisi lain, terkait kebakaran hutan dan lahan, Montty mengungkapkan, sejak tahun 2016, upaya pencegahan karhutla sudah dilaksanakan lebih terstruktur dan melibatkan berbagai pihak termasuk TNI atau Polri dan masyarakat.

“Langkah ini dapat mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan dengan penurunan hotspot mencapai 74,24% dibandingkan tahun 2015. Luas lahan kebakaran dari 2,6 juta hektar (2015) menjadi 30 ribu hektar (2017) atau menurun sebesar 99,44%,” ungkap Montty.

Upaya lainnya yaitu dengan membuat peta kerja program pencegahan Karhutla berbasis klaster. Hal tersebut mengacu kepada lokasi konsesi (Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan) dan desa rawan kebakaran (760 desa).

Ada 8 (delapan) provinsi rawan karhutla yang dibagi atas 200 klaster dengan total luas 30.9 juta hektar. Delapan provinsi tersebut antara lain: Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Sumber:
https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/360027-Pemberdayaan-Ekonomi-Masyarakat-Melalui-Reforma-Agraria

Share

Pabrik Kayu Lapis Tutup, 1.076 Karyawan di PHK Massal

KOTAWARINGIN BARAT – Perusahaan dibidang playwood (kayu lapis) terbesar di Kalimantan Tengah mengalami kesulitan finansial akibat ekonomi yang terus memburuk selama 3 tahun terakhir. Dampaknya perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ini terpaksa menutup operasional perusahaan dan merumahkan (PHK) 1.076 karyawannya.

PT Korindo Aria Bima Sari (KABS) sudah beroperasi selama 38 tahun. Perusahaan ini berdiri sejak 1980 dan harus menanggung imbas ekonomi Indonesia yang terus memburuk dalam tiga tahun terakhir. “Dengan berat hati kami harus menutup produksi playwood (kayu lapis) dan merumahkan ribuan karyawan. Karena jika terus dipaksa beroperasi dampaknya akan berbahaya bagi perusahaan dan juga karyawan,” ujar Kepala Personalia PT KABS, Reza didampingi General Manager Jang Ho Wook saat jumpa pers di Pangkalan Bun, Sabtu (13/10/2018).

Ia mengungkapkan, per 21 Oktober 2018, pabrik playwood ini akan berhenti beroperasi. Terkait hak hak karyawan akan dipenuhi semua, sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan, jika tutup perusahaan dengan alasan mengalami kerugian selama lebih dari dua tahun, maka perusahan bisa membayarkan 1x uang pesangon, 1x uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15% .

Meskipun keuangan perusahaan kurang baik, sebagai penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan waktu cukup lama, PT KABS menekankan akan membayar 2x uang pesangon serta penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 % pesangonnya. “Alhamdulillah tidak ada gejolak di dalam, karena semua karyawan menyadari kondisi perusahaan. Dan perusahaan juga memastikan pada akhir Oktober dan paling lama awal November semua hak karyawan akan dibayar,” ungkapnya.

Reza menambahkan, pihak perusahaan sudah menghitung dana yang akan disiapkan untuk memberi pesangon ribuan karyawan tersebut setelah mendapat persetujuan dari manajemen pusat. “Setelah kita hitung, uang pesangon dan ganti rugi yang harus disiapkan sebesar Rp98 Miliar dan Gaji terakhir harus disiapkan Rp8 Miliar. Rata rata karyawan di PT KABS sudah bekerja 20 tahunan, dan mereka rata rata akan menerima uang pesangon Rp90Juta-Rp100 juta,” terang dia.

Terkait PHK massal ini memang berdampak pada ekonomi dan sosial di Kabupaten Kobar. Namun kemungkinan besar tidak begitu begejolak, sebab mayoritas karyawan PT KABS sudah berumur 40 tahun ke atas. Sedangkan yang berumur 30 tahun ke bawah hanya sekitar 10%. “70% dari total 1.076 karyawan sudah berumur 40 tahun, 20% berumur 30-40 tahun dan 10% lagi di bawah 30 tahun, dan jika dilihat mayoritas sudah punya usaha masing masing.”

Untuk diketahui, PT KABS selama ini mengekspor produksi kayu lapis ke Timur Tengah dan Eropa sejak tahun 1980. Karena penurunan penjualan di luar negeri, bisnis kayu lapis Indonesia telah memasuki masa krisis sejak lima tahun terakhir. Selain menurunya pembeli, bahan baku kayu juga harganya terus naik karena imbas dari melonjaknya nilai dollar terhadap rupiah.

PT. KABS menyatakan, ada kemungkinan akan ada pengoperasian pabrik kembali sambil menunggu perbaikan ekonomi Indonesia dan juga adanya permintaan kayu lapis dari luar negeri. “Jika ditanya kemungkinan Korindo akan beroperasi lagi, kita belum bisa jawab. Yang jelas ada, tapi semua yang menentukan manajemen di pusat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT Korindo Aria Bimasari, Suharyanto mengatakan, semua karyawan menerima dengan baik keputusan manajemen untuk menutup operasional perusahaan asal hak-haknya bisa dibayar dalam waktu yang cepat dan sesuai aturan UU Ketenagakerjaan. “Dan perusahaan menjamin hak hak mereka akan terbayarkan pada 30 dan 31 Oktober atau paling lama awal November sudah beres. Oleh karena itu karywan semua legowo dan ikuti aturan,” ujar Aria.

Sumber:
https://ekbis.sindonews.com/read/1345963/34/pabrik-kayu-lapis-tutup-1076-karyawan-di-phk-massal-1539425506

Share