Tentang GFI

Sumber Forest Watch Indonesia
Sumber : Forest Watch Indonesia

“Sebuah Upaya untuk Penilaian menuju kepada Perbaikan”

Governance Forest Initiatives (GFI) merupakan sebuah upaya advokasi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari tata kelola (governance) hutan di suatu negara, Indonesia adalah salah satunya. Dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia sebanyak ± 130 juta Ha atau setara dengan 60% seluruh daratan di Indonesia, tata kelola kehutanan menjadi aspek yang perlu untuk diperhatikan. Inisiatif ini di Indonesia digerakkan oleh sebuah jaringan kerja masyarakat sipil yang memiliki perhatian di bidang kehutanan. Saat ini, gerakan untuk perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia masih cukup terpencar, namun tentu harapan besar di masa yang akan datang untuk dapat menkonsolidasikan semua gerakan terkait perbaikan tata kelola di Indonesia.

Upaya advokasi ini melakukan penilaian untuk mencari gap / celah dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dimulai dari kondisi kepastian dalam penguasaan hutan atau forest tenure system. Karena kami percaya bahwa berbagai permasalahan penguasaan hutan merupakan proses awal yang perlu untuk diselesaikan segera. Sebagai salah satu mandat dari reformasi untuk melakukan reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam, maka penyelesaian permasalahan penguasaan dan pengelolaan / tenure harus menjadi prioritas. Setelah melihat kepada persoalan penguasan, tema selanjutnya yang dilihat oleh GFI adalah permasalahan perencanaan lahan / hutan (land use planning). Tema ini menjadi penting karena perencanaan lahan /hutan tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan (khususnya yang terkait dengan ruang hidup). Hutan sebagai sumber daya alam berbasis lahan tentunya tidak terlepas dari proses perencanaan ruang, dan keduanya harus dapat berjalan secara terintegrasi. Keterpaduan itulah yang dinilai melalui inisiatif GFI ini. Tema selanjutnya yang juga menjadi perhatian dari GFI adalah manajemen kehutanan / forest management. Tema ini menjadi penting untuk dilihat karena sangat terkait dengan pelaksanaan setiap perencanaan, dan pengurusan hutan. Sehingga dapat dilihat bagaimana pemerintah melakukan pengurusan hutan di Indonesia secara komprehensif. Tema terakhir yang dilihat dalam penilaian GFI adalah mengenai aspek pendapatan kehutanan / forest revenue. Dengan luas hutan ± 130 jt ha, pendapatan kehutanan masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lainnya. Padahal apabila dilihat dari potensinya, maka sumber daya hutan merupakan sumber daya terbarukan yang seharusnya mampu menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia. Untuk itu, menilai dan mencari gap dari melemahnya pendapatan kehutanan di Indonesia perlu untuk dicarikan solusi terbaiknya.

Dengan melihat ke empat tema tersebut, jaringan ini berharap bisa memberikan sebuah penilaian yang komprehensif dan berbasis pada data yang akuntabel dan dapat diverifikasi. Metode penilaian yang dilakukan adalah menggunakan seperangkat indikator untuk masing-masing tema yang ada. Secara garis besar, penilaian melihat kepada aspek terpenting dalam konteks “Tata Kelola” yang terdiri dari 1) Akses kepada informasi, 2) Akses kepada partisipasi dalam pengambilan kebijakan, 3) Akuntabilitas, dan 4) Kordinasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Kami menyadari bahwa aspek tersebut masih sangat minimal, namun kami juga mengingat pesan dari seorang Albert Einstein yang mengatakan

“Tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting itu bisa dihitung..”

Oleh karena itu, melalui berbagai putaran diskusi dengan berbagai pakar kehutanan, tata pemerintahan, praktisi hukum dan akademisi. Kami memutuskan untuk menetapkan 4 konteks tata kelola tersebut yang akan dilihat di dalam penilaian GFI. Lebih lanjut mengenai kerangka metodologi dan kerangka indikator yang lengkap, dapat dilihat di sini.

Salam Sejahtera

Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

 

Sekretariat:

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor, Jawa Barat, 16129

(0251) 8333 308, Fax: (0251) 831 7 926