LEGISLASI: RUU Pengadaan Tanah Berpotensi Langgar HAM

logokompascomJakarta, Kompas – Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berpotensi melanggar hak asasi manusia karena akan menjadi legitimasi penggusuran tanah rakyat. Proses pembahasannya pun dirasa sangat cepat dan tertutup.

”Kami menolak RUU Pengadaan Tanah sejak awal dibahas. Apabila 16 Desember disahkan, proses demokrasi tidak tecermin dalam pembahasan undang-undang sebab keberatan masyarakat sipil sama sekali tidak menjadi perhatian,” kata Koordinator Koalisi Rakyat Anti-perampasan Tanah Idham Arsyad, Rabu (14/12), di Jakarta.

Potensi pelanggaran HAM muncul dari definisi kepentingan umum yang kriterianya tidak dirinci. Hanya di Pasal 10 disebutkan obyek-obyek kepentingan umum seperti untuk pertahanan keamanan, jalan, waduk, pelabuhan, bandara, infrastruktur minyak dan gas bumi, pembangkit listrik, rumah sakit, dan fasilitas keselamatan umum. Di sektor-sektor itu, kata Idham, masih banyak konflik agraria.

Selain itu, peraturan dianggap hanya memenuhi kepentingan pemodal dan pengusaha. Wacana pengaturan pengadaan lahan ini muncul setelah pengusaha mengeluh mengenai tiadanya kejelasan aturan pengadaan tanah.

Semestinya, kata Idham, pemerintah menerapkan reforma agraria terlebih dahulu. Hak rakyat atas tanah harus dijamin. Pemanfaatan tanah oleh rakyat harus dilindungi.

Secara terpisah, kemarin petang, Panitia Khusus RUU Pengadaan Tanah melaporkan hasil pembahasan aturan dilanjutkan pandangan mini fraksi. Kesembilan fraksi di DPR menyetujui RUU Pengadaan Tanah disahkan dalam rapat paripurna.

Pansus RUU Pengadaan Tanah yang diketuai Daryatmo pun menandatangani pengesahan pertama peraturan itu bersama pemerintah. Hadir Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

Menurut Joyo, RUU Pengadaan Tanah ini mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam pengadaan tanah. Sebelum penetapan lokasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyatakan setuju dan tidak.(INA)

Kompas, 15 Desember 2011

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/15/01500454/ruu.pengadaan.tanah.berpotensi.langgar.ham

***

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>