RUU Pengadaan Tanah Segera Disahkan

tempo-engJAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengungkapkan, beleid itu akan disahkan pada 15 Desember pekan depan.

“Sekarang dalam proses sinkronisasi tim,” ujar Armida kemarin. Menurut dia, aturan ini sangat ditunggu-tunggu tidak hanya oleh investor, tapi juga pemerintah.

Undang-undang akan memberi kepastian bagi investor yang selama ini menunggu kepastian pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. �Selama ini kan kendalanya di sana (lahan),� kata dia.

Armida mengatakan ada pasal yang mengatur kepastian waktu dalam pelaksanaan pengadaan tanah. RUU akan mencantumkan aturan maksimal pengadaan tanah, mulai proses perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan yang dibatasi maksimal selama dua tahun, dan pergantian ganti ruginya.

Ia berharap berbagai proyek mangkrak karena lahan, seperti tol trans Jawa, kereta bandara, dan tol lainnya, bisa lebih cepat digarap. “Peraturan presidennya sudah kami siapkan. Mudah-mudahan 2012 sudah bisa langsung jalan. Tidak menunggu lagi.”

Lucky Eko Wuryanto, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan adanya kepastian undang-undang lahan akan mempercepat proyek Rencana Induk Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

Selain mempercepat pembangunan, kepastian aturan pengadaan lahan diyakini akan mendorong lembaga pemeringkat kredit memberi predikat layak investasi (investment grade). Selama ini, kendala kualitas dan ketersediaan infrastruktur jadi sebab tak naiknya ratingIndonesia. (ALWAN RIDHA RAMDANI)

www.korantempo.com, FRIDAY, 09 DECEMBER 2011

***

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>