KEHUTANAN: Pembahasan RUU Temui Jalan Buntu

logokompascomJakarta, Kompas – Pekan lalu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan di DPR menghadapi jalan buntu. Pemerintah dan DPR belum mencapai kesepakatan pembentukan Badan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Anggota Komisi IV DPR, Nabiel Fuad Al-Musawa, Senin (28/11), di Jakarta, menuturkan, RUU itu merupakan program legislasi nasional 2011. Komisi IV bersikukuh Badan Pemberantasan Perusakan Hutan (BP2H) harus merupakan badan tersendiri. Adapun pemerintah ingin badan itu di bawah Kementerian Kehutanan.

Di DPR, kata Nabiel, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang tidak setuju BP2H merupakan badan independen. Karena tidak mencapai titik temu, ada opsi untuk memakai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membentuk divisi baru.

”Beberapa waktu lalu, KPK resmi kami minta untuk menangani kasus-kasus korupsi kehutanan, tetapi mereka menyatakan, masalah-masalah yang ada saja masih menumpuk,” kata Nabiel dalam diskusi yang digelar United Nations Office on Drugs and Crime di Jakarta.

Agus Surono, akademisi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, tidak setuju pembuatan badan khusus untuk penyelesaian masalah kehutanan. ”Masalah pidana di sektor kehutanan harus ditangani serius, tapi apakah harus dengan UU baru. Masalah utama pengelolaan hutan terkait ketidakjelasan definisi lahan, peruntukan lahan, dan tata batas hutan,” katanya.

Ia berpendapat, lebih baik merevisi UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Lebih lanjut, penegakan kasus kehutanan bisa dikaitkan dengan UU No 5/1990 tentang Konservasi, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Tindak Pidana Korupsi dan UU PencucianUang. (ICH)

http://cetak.kompas.com/read/2011/11/29/03385791/.pembahasan.ruu..temui.jalan.buntu

***

Share

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>